Redaksi
Kutai Timur — Kecamatan Sangatta Utara tercatat memiliki jumlah keluarga berisiko stunting paling tinggi di Kutai Timur, yakni sekitar 3.800 keluarga. Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Bengalon dan disusul kecamatan lain berdasarkan hasil pendataan keluarga berisiko (KRS) yang dihimpun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menegaskan bahwa pendataan dilakukan secara inklusif. “Walaupun seseorang bukan warga Kutim asli, jika berdomisili lebih dari enam bulan, tetap kami data dalam aplikasi. Kita tidak boleh diskriminatif dalam pelayanan,” ujar Achmad.
Pendataan lanjut dia, menjadi langkah awal untuk memastikan intervensi stunting tepat sasaran. Keluarga berisiko mendapat pendampingan dari PLKB, posyandu, hingga Tim Pendamping Keluarga (TPK). DPPKB juga bersinergi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan agar anak-anak dari keluarga berisiko memperoleh perhatian gizi dan akses pendidikan yang layak.
Faktor risiko stunting turut dipetakan melalui indikator 4T, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak anak. Upaya pencegahan dilakukan dengan mendorong penggunaan KB modern, memperbaiki sanitasi, serta penyediaan air bersih. Program ini selaras dengan inisiatif Seribu Rumah Layak Huni milik pemerintah daerah.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan arah kebijakan yang konsisten, pemerintah menargetkan prevalensi stunting Kutai Timur dapat ditekan hingga dua digit, “Bahkan di bawah 20 persen dalam waktu dekat,” tutup Achmad. (ADV)