Redaksi
Kalimatan Timur – Hari raya Idulfitri 1446 Hijriah seharusnya menjadi momen bahagia bagi warga Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, dua pekan terakhir justru diwarnai kecemasan massal, ratusan kendaraan roda dua dan empat tiba-tiba mogok setelah mengisi bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Masalah ini tak hanya terjadi di satu titik. Dari Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Sangatta, hingga Bontang—mogok massal jadi “penyakit” baru yang menjalar tanpa kendali.
Kondisi ini memukul aktivitas warga, terutama menjelang dan sesudah Lebaran. Banyak yang gagal mudik, bahkan ada yang harus menguras tangki bensin secara mandiri atau bolak-balik ke bengkel. Beberapa pengendara bahkan harus ditowing di tengah jalan tol Balikpapan–Samarinda, sesaat setelah mengisi BBM jenis Pertamax. Ada pula pengendara mogok di jalan poros Sangatta–Bontang saat hendak mudik ke Samarinda. Belum lagi warga yang mengomel di media sosial karena motor barunya mogok setelah meminum BBM jenis pertamax. Kejadian-kejadian ini ramai diperbincangkan di media sosial.
Keluhan yang viral itu akhirnya mendorong sejumlah pihak melakukan inspeksi mendadak. Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud turun langsung ke lapangan. Sejumlah anggota DPR RI turut menyelidiki. Namun, hasilnya belum menenangkan masyarakat. Pertamina bersikukuh bahwa produk BBM yang mereka distribusikan aman dan sesuai standar.
“Kami ingin masyarakat tahu, suara mereka penting. Asal disertai bukti pembelian, kami bisa menelusuri masalahnya dengan cepat,” ujar Addieb Arselan, Manager Retail Sales Region Kalimantan Pertamina Patra Niaga belum lama ini. Ia menyarankan agar masyarakat segera melapor ke hotline 135 atau langsung ke SPBU.
Namun, jawaban tersebut belum menjawab pertanyaan besar masyarakat soal apa penyebab pasti mogok massal ini? Apakah benar BBM terkontaminasi? Apakah ada distribusi bahan bakar oplosan? Dan yang terpenting, mengapa hingga kini belum ada SPBU yang dihentikan operasionalnya?
Kemudian yang membuat situasi makin pelik, warga Kaltim nyaris tak punya pilihan. Tak ada alternatif SPBU dari perusahaan lain. Pertamina adalah satu-satunya penyedia BBM di wilayah ini. Ketika pasokan utamanya diduga bermasalah, masyarakat hanya bisa pasrah.
Kegeraman warga akhirnya pecah dalam bentuk aksi protes. Di Samarinda, ratusan warga bersama organisasi mahasiswa dan masyarakat menggelar unjuk rasa. Mereka menuntut transparansi Pertamina dan meminta pengawasan lebih ketat terhadap SPBU yang diduga menjual BBM terkontaminasi. Sayangnya, belum ada satupun pejabat yang menyatakan bahwa akan ada penindakan. Justru, yang berulang kali terdengar adalah seruan untuk menyimpan struk pembelian BBM sebagai bukti pengaduan.
Situasi ini memperlihatkan betapa rentannya ketergantungan Kaltim terhadap satu-satunya distribusi BBM nasional. Warga tidak bisa memilih alternatif. Bahkan ketika dugaan kuat mengarah pada BBM yang tak layak, mereka tak bisa menghindar. Mereka tetap mengantre di SPBU, tetap berharap tidak sial.
Dalam investigasi lapangan oleh ulinborneo.id, hampir semua keluhan serupa. BBM diduga terkontaminasi, kendaraan mogok, biaya servis mahal, dan tidak ada kompensasi.
Meski telah ramai di media sosial dan dilaporkan ke pemerintah, hingga kini belum ada kejelasan apakah uji laboratorium telah dilakukan terhadap sampel BBM yang menyebabkan mogok. Juga belum ada informasi terbuka dari Pertamina mengenai jumlah laporan resmi yang diterima.
Jika benar ada BBM yang tercampur air atau senyawa asing lainnya, seharusnya ada tindakan cepat seperti penutupan sementara SPBU, penarikan BBM dari peredaran, atau pemberian kompensasi kepada korban. Namun, semua itu belum terjadi.
Kehadiran hotline 135 mungkin bisa jadi solusi sementara. Tapi bagi sebagian warga, ini seperti menunggu janji yang tak pasti. Tanpa langkah konkret, masyarakat Kaltim hanya bisa berharap BBM yang mereka isikan ke kendaraan tidak menjadi bencana di tengah jalan. Kalau terus begini, bukan hanya bengkel yang penuh dan dompet terkuras, tapi kepercayaan publik juga akan ikut mogok. (/*Red)
