Redaksi
SANGATTA – Lima desa di Kecamatan Sandaran dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), akhirnya menemukan titik terang untuk menikmati listrik stabil. PT Kayan Hydro Energy (KHE) yang sebelumnya bertanggung jawab menyediakan listrik di kawasan itu, memutuskan mundur dan memberikan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik (WIPTL) itu kepada Perusahaan Listrik Negara. Dengan keputusan ini, suplai listrik di lima desa akan disediakan oleh PLN.
Keputusan strategis ini diambil dalam rapat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada Kamis, 6 Maret 2025, lalu. Turut hadir dalam rapat tersebut secara online Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Rizali Hadi, dan Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setkab Kutim Arief Nur Wahyuni.
“Kami sudah berjuang sejak 2022 agar masyarakat di desa-desa ini mendapatkan hak mereka untuk menikmati listrik. Sekarang sudah ada kesepakatan, yang terpenting adalah percepatan realisasi. Kami tidak ingin ada hambatan birokrasi atau teknis yang memperlambat pembangunan jaringan listrik,” beber Bupati Ardiansyah, dilansir dari prokutaitimurkab.go.id, Selasa, 18 Maret 2025.
Setelah ada kepastian hukum, KHE segera mengajukan permohonan pengubahan penetapan wilayah usaha mereka melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan aplikasi perizinan usaha dan operasional ESDM dengan tenggat waktu hingga 14 April 2025. Setelah perubahan wilayah usaha ini ditetapkan, PLN akan langsung mengambil langkah konkret untuk membangun jaringan listrik di lima desa tersebut berjumlah 899 rumah. Rinciannya, 106 rumah di Desa Tanjung Manis, 200 rumah di Perupuk, dan Susuk Tengah 160 rumah. Selanjutnya, di Susuk Luar 253 rumah, dan terakhir di Desa Marukangan 180 rumah.
“Dengan kesepakatan ini, PLN harus segera melakukan langkah-langkah teknis dan administratif untuk memasukkan lima desa ke dalam program pembangunan listrik perdesaan,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Dikatakan Ardiansyah, proses elektrifikasi ini tidak mudah. Sejak 2022, berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat penyediaan listrik di desa-desa tersebut. Pada 20-22 November 2023, tim gabungan dari KHE, PLN, Dinas ESDM, dan Pemkab Kutim melakukan survei lapangan untuk menentukan jalur jaringan listrik yang paling optimal.
“Kami sudah terlalu lama menunggu, sekarang waktunya bekerja. Begitu perubahan wilayah usaha disetujui, PLN harus langsung bertindak. Kami tidak ingin lagi ada alasan keterlambatan,” tegasnya.
Ketegasan Bupati ini bukan tanpa alasan. Selama ini warga di lima desa tersebut harus bergantung pada genset berbahan bakar solar yang mahal dan tidak efisien. Akibatnya, aktivitas ekonomi terbatas, layanan kesehatan terganggu, dan akses pendidikan menjadi tak optimal.
“Jangan sampai tertunda. Kami akan terus mengawal ini sampai benar-benar terealisasi. Ini bukan hanya tentang listrik, tetapi tentang kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi mereka yang selama ini tertinggal,” ingatnya.
Dikutip dari media nasional, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan Cascade milik KHE sudah dirintis sejak 2011 lalu masuk sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Proyek PLTA raksasa yang dibangun di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), rencananya membangun 5 bendungan di Sungai Kayan yang membutuhkan dana US$ 17,8 miliar, atau setara dengan Rp 270 triliun. PLTA yang mestinya menjadi terbesar se-Asia Tenggara berkapasitas 9.000 megawatt, bakal menyediakan energi bersih untuk menyuplai listrik ke Ibu Kota Nusantara. Namun, kondisi saat ini nyaris mangkrak karena ditinggal investor.
Terkait hal ini, Kayan Hydro Energy mengatakan bahwa saat ini masih mencari calon partner yang akan diajak bekerja sama. Negara-negara yang berpotensi antara lain adalah Jepang, Korea Selatan, dan China. Bukan hanya itu, pengusaha Hashim Djojohadikusumo dari Arsari Group yang juga utusan khusus presiden bidang iklim dan energi, disebut akan berinventasi di bisnis ini. (*/che)