Redaksi
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) didorong memperbesar peran sektor ekonomi kerakyatan dalam menopang pembangunan daerah. Pertanian, perkebunan, dan peternakan dinilai memiliki peluang menjadi sumber pertumbuhan yang baru di tengah dominasi pertambangan batu bara. Penguatan sektor tersebut diharapkan dapat menjangkau 18 kecamatan dan membuka sumber pendapatan yang lebih beragam.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan potensi sumber daya alam terbarukan harus dimaksimalkan dalam perencanaan pembangunan 2027. Langkah ini penting mengingat struktur ekonomi Kutim masih menghadapi ancaman fiskal akibat ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dan sektor tambang. Jika terjadi pemotongan anggaran, dampaknya dapat menekan perputaran ekonomi hingga daya beli masyarakat.
“Kemandirian sektor pertanian adalah kunci agar daerah bisa berdiri di atas kaki sendiri saat terjadi guncangan ekonomi nasional,” ujar Jimmi usai menghadiri (Musrenbang) RKPD Kutim 2027.
Ia menilai, pertumbuhan ekonomi juga membutuhkan perputaran uang dalam jumlah besar. Karena itu, ketika transfer pusat mengalami tekanan, aktivitas ekonomi lokal berpotensi ikut melambat.
Di sisi lain, dinamika geopolitik dan perubahan pasar energi turut mempengaruhi sektor batu bara. Fluktuasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) menjadi alasan Kutim perlu menyiapkan sektor yang lebih tahan banting terhadap gejolak eksternal. Ia juga mendorong daerah belajar dari wilayah lain yang mampu menjaga stabilitas ekonomi tanpa dominasi tambang.
Arah anggaran pun diminta bergeser dari pengadaan aset konsumtif menuju program produktif. Pengendalian inflasi perlu disertai sinkronisasi kebijakan untuk menjaga daya beli. Transformasi energi, termasuk adaptasi kendaraan listrik, harus tetap memperhatikan stabilitas penghasilan warga di luar batu bara.
Selain itu, penguatan pendapatan asli daerah (PAD) diperlukan agar penurunan APBD tidak melumpuhkan ekonomi lokal. Langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi kedaulatan ekonomi Kutim menghadapi perubahan kebijakan pusat dan pasar global. (ADV/ProkopimKutim/UB)