Redaksi
SANGATTA – Sebagai langkah awal menata sistem pengelolaan sampah di Kutai Timur, Pemerintah Kabupaten Kutim menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Pelangi Room Hotel Royal Victoria dan menghadirkan perwakilan KLHK, Balai TNK, BPDAS-HL Kaltim, akademisi UGM, serta perangkat daerah dan tokoh masyarakat.
FGD membahas mengenai pendahuluan penyusunan studi kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Dengan dimulainya kajian ini, Pemkab Kutim menargetkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, ramah lingkungan, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Acara dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, yang mewakili Bupati Kutim. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya bergantung pada Dinas Lingkungan Hidup, tetapi harus menjadi gerakan bersama dari seluruh elemen masyarakat.
“Permasalahan sampah tidak hanya teknis, tetapi juga terkait kelembagaan dan perilaku. Semua pihak, mulai dari rumah tangga hingga pemerintah harus terlibat agar pengurangan sampah berjalan berkelanjutan,” katanya.
Noviari mengungkapkan bahwa jumlah sampah Kutim mencapai sekitar 220 ton per hari, jauh lebih kecil dibandingkan kota besar, sehingga penataan dapat dilakukan lebih dini. Oleh karena itu itu, rencana pembangunan TPST dan relokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi fokus utama kajian. Lokasi calon TPA baru di kilometer 5 Sangatta akan ditelaah melalui studi kelayakan agar memenuhi standar.
Ia menambahkan bahwa sistem open dumping yang masih digunakan Kutim sudah tidak sesuai kebijakan nasional. Pemerintah menargetkan TPA baru mengadopsi sanitary landfill sebagaimana diatur dalam UU Pengelolaan Sampah dan Perpres terkait strategi nasional sampah rumah tangga.
Noviari juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antar instansi serta dukungan akademisi UGM untuk menghasilkan kajian yang komprehensif dan sesuai visi daerah. Sambutan ditutup dengan ajakan bagi seluruh pihak untuk menjadikan pengelolaan lingkungan sebagai tanggung jawab moral bersama.(ADV/ProkopimKutim/UB)