Kutim Ambil Pelajaran dari Dampak Tambang, ESG Diperkuat demi Pembangunan Berkelanjutan

SANGATTA – Luka masa lalu sektor pertambangan menjadi pelajaran penting bagi Kutai Timur (Kutim). Bupati Kuttai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengingat bagaimana beberapa daerah tambang di Indonesia gagal bangkit setelah aktivitas tambang berhenti. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa daerah tambang harus menyiapkan keberlanjutan sejak awal.

“Dari pengalaman itu kita belajar, bahwa tambang tanpa perencanaan keberlanjutan hanya menghasilkan kemakmuran sesaat,” ujar Ardiansyah saat membuka Seminar Nasional bertema Optimalisasi Keberlanjutan Tambang Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era Pascatambang di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.

Seminar yang digagas PERHAPI Kutim itu menghadirkan Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM RI, Tri Winarno, secara daring serta Ketua Umum PERHAPI Nasional Sudirman Widhy Hartono. Kegiatan ini juga diikuti para pelaku industri tambang, akademisi, dan pelajar.

Dalam sambutannya, Ardiansyah menegaskan bahwa penerapan prinsip ESG (Environment, Social, Governance) di sektor tambang harus diwujudkan dalam praktik, bukan hanya konsep. ESG dinilai sebagai panduan agar perusahaan tambang tidak hanya berorientasi pada produksi dan keuntungan, tetapi juga menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ia juga menyampaikan beberapa langkah nyata yang telah dilakukan Pemkab Kutim, seperti pemanfaatan void bekas tambang di Kecamatan Teluk Pandan milik PT Indomindo Mandiri menjadi sumber air bersih dan sentra pertanian masyarakat. Program tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, BUMD, dan Koperasi Desa Merah Putih.

Dirjen Minerba Tri Winarno mengapresiasi inisiatif Kutim dalam membangun standar ESG daerah. Menurutnya, kebijakan yang berbasis ESG akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pertambangan.

Ketua Umum PERHAPI Nasional Sudirman Widhy Hartono menilai langkah Kutim sebagai model yang bisa diadopsi daerah lainnya. Melalui penerapan ESG yang lebih terstruktur, Kutim berharap masa berakhirnya tambang kelak tidak meninggalkan permasalahan baru, melainkan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/UB)