Redaksi
Sangatta – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi kendala operasional yang serius menyusul alokasi anggaran tahun 2026 yang dipangkas secara drastis. Plt Kepala DLH Kutim, Andi Pasalinge, mengungkapkan kekhawatiran ini usai menghadiri hearing bersama Komisi C DPRD Kutim.
“Bagus saja sih [tanggapan Komisi C], hanya kita kan anggaran untuk 2026 itu menurun jauh drastis daripada anggaran di 2025 kemarin,” keluh Andi.
Ia menjelaskan, total anggaran operasional DLH tahun depan diperkirakan hanya menyentuh angka sekitar Rp2 miliar. Dana yang terbatas ini harus dialokasikan dan dibagi rata untuk empat bidang layanan utama yang sangat penting: pengelolaan lingkungan, pembinaan, persampahan, dan pengawasan. Dengan pembagian tersebut, secara kasar, setiap bidang hanya akan menerima sekitar Rp500 juta.
“Untuk pengelolaan, pembinaan, dan persampahan itu jelas kurang,” tegasnya. Keterbatasan dana ini disebut berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan sejumlah program prioritas yang vital bagi kelestarian lingkungan Kutim, seperti peningkatan kualitas penanganan persampahan dan program pembinaan kesadaran lingkungan bagi masyarakat.
Meskipun harus menerima kenyataan pahit pemotongan anggaran, Andi Pasalinge mengapresiasi respons positif dari anggota Komisi C DPRD. Ia menilai para wakil rakyat tersebut memahami betul kondisi faktual dan tantangan di lapangan. “Tanggapan dari Komisi C bagus, mereka juga paham dengan kondisi kita di lapangan,” tambah Andi.
Pertemuan hearing tersebut juga difokuskan pada evaluasi komprehensif atas pelaksanaan program DLH sepanjang 2025 dan perencanaan strategis untuk tahun 2026, termasuk bagaimana memperkuat kesadaran publik terkait pengelolaan lingkungan berkelanjutan di tengah keterbatasan finansial. Kini bola panas ada di tangan Komisi C; kepastian realisasi janji evaluasi ini sangat dinantikan, sebab masa depan pengelolaan lingkungan Kutim bergantung pada upaya maksimal DLH yang sedang berjuang dengan dana minimal. (ADV)