Redaksi
Sangatta — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Bupati Kutai Timur menyatakan bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah harus tunduk pada regulasi agar pembangunan tidak meninggalkan kerusakan ekologis bagi generasi mendatang.
“Cara kita memastikan investasi ekologis tetap berjalan yaitu dengan memperhatikan regulasinya,” ujarnya dalam sebuah keterangan resmi.
Ia menyebut pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan seluruh aktivitas investasi—baik pertambangan, perkebunan, hingga pembangunan infrastruktur—beroperasi sesuai aturan dan prinsip keberlanjutan. Aturan yang kuat, menurutnya, menjadi pagar penting agar pembangunan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberi manfaat ekologis jangka panjang.
Sebagai contoh, Bupati menegaskan penerapan aturan konservasi pada sektor perkebunan sawit. “Misalnya kebun sawit itu setiap mereka harus punya 20 persen untuk konservasi, itu wajib ada. Regulasi ini yang penting kita jaga,” tegasnya.
Ia menjelaskan, ruang konservasi bukan formalitas administratif. Area tersebut berfungsi sebagai bentang hijau yang menjaga keanekaragaman hayati, menstabilkan tata air, dan mengurangi emisi karbon—peran vital di tengah aktivitas industri yang terus berkembang.
Pemerintah daerah juga memperkuat pengawasan melalui sinergi dengan instansi teknis, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta dinas di tingkat provinsi. Kolaborasi ini memastikan setiap izin usaha mengikuti kaidah konservasi dan tidak merusak ekosistem lokal.
Bupati menekankan bahwa Kutai Timur memiliki kekayaan alam yang beragam—pertanian, kehutanan, energi—namun pengelolaannya harus berhati-hati dan bertanggung jawab. “Pembangunan harus kita arahkan dengan cara yang seimbang. Kalau investasi berjalan dengan baik tapi lingkungan rusak, manfaatnya tidak akan bertahan lama,” ujarnya.
Dengan langkah penguatan regulasi dan pengawasan, Kutai Timur diharapkan menjadi contoh daerah yang berhasil menyeimbangkan percepatan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan nasional. (ADV)