Redaksi
Kutai Timur — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur menegaskan komitmennya mendukung penuh 50 program kerja Bupati Kutim, terutama yang menyasar peningkatan kualitas keluarga dan penurunan angka keluarga berisiko stunting.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menilai sinergi lintas perangkat daerah merupakan kunci agar program pembangunan berjalan efektif. “Seperti kata Bupati tadi, boleh jadi sebuah keluarga berisiko karena tidak punya jamban atau rumah layak huni,” ujarnya.
Ia mencontohkan bahwa intervensi terkait perumahan akan ditangani oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) melalui program pembangunan atau rehabilitasi rumah layak huni. “Maka dikerjakan oleh Perkim lewat seribu rumah layak huni atau lima ribu rumah yang direhab. Kami hanya menyiapkan data, sementara yang menjemput nanti adalah Perkim,” jelasnya.
Seluruh program intervensi, ditegaskan Junaidi, wajib berbasis data BNBA (By Name By Address) agar sasaran benar-benar tepat. “Kita melihat data bersih keluarga berisiko stunting di desa mana yang paling tinggi. Selama lima tahun, yang paling tinggi kita tangani lebih dulu,” ungkapnya.
DPPKB berperan sebagai penyedia data dan koordinator perencanaan, sementara OPD teknis menjalankan pembangunan fisik. Pendekatan ini diyakini mempercepat penanganan stunting sekaligus menguatkan kesejahteraan keluarga.
“Pembangunan kualitas keluarga tidak bisa dilakukan sektoral, tapi harus kolaboratif. Dengan kerja sama semua pihak, kita yakin target Kutim bebas stunting bisa tercapai,” tegasnya. (ADV)