Redaksi
SEBAGAI salah satu syarat demokrasi, bergulirnya Pemilu berkala dianggap syarat utama yang mampu memberikan indikator berjalannya demokrasi. Harapannya, produk pemilu memiliki legitimasi kuat di mata rakyat karena melibatkan partisipasi luas. Namun, mampukah prosedur ini melegitimasi bahwa seorang pemenang pemilu bisa mewakili mayoritas kehendak massa? Apakah dengan banyaknya pilihan calon dan pemilihan langsung terhadap calon akan membuat massa lebih rasional memilih?
Sebetulnya, dalam kajian politik kelas, demokrasi prosedural yang memakai pemilu sebagai cara rotasi “penguasa” tidak lah benar-benar memberikan kesempatan yang luas untuk sembarang orang berkompetisi menuju kekuasaan. Pemilu bagi teorikus kelas hanyalah sebagai cara yang paling efisien dalam rekonfigurasi kelas penguasa yang tidak lagi menguntungkan sistem. Terutama penting untuk penyingkiran bagian penguasa yang dinilai tidak lagi efisien. Maka, dalam kerangka pikir ini, rotasi kekuasaan hanya terjadi atas permisifitas atau restu penguasa lain yang lebih kuat.
Apakah dalam lingkup demokrasi seperti ini rakyat menjadi tak berarti? Untuk menjawab ini, pemetaan terhadap konfigurasi kelas dalam suatu kondisi sosial masyarakat mesti diketahui. Terutama hal yang berkaitan dengan bagaimanakah relasi antarkelas itu terjadi. Pola relasi setidaknya mampu memberikan gambaran relasi antarkelas penguasa terhadap rakyat kebanyakan.
Dalam kondisi masyarakat feodal, relasi penguasa dengan rakyat sangat berdimensi transenden, personal, layaknya hubungan hamba dengan Tuhan, kawula dengan raja, anak dengan bapak. Maka, penguasa menjadi sentrum bagi rakyat dalam pelbagai dimensi kehidupan. Konsekuensi ini mengakibatkan kuatnya pola-pola patron-klien di masyarakat. Ketertundukan hamba sebagai klien berwujud dalam melayani secara ikhlas patron mereka.
Nah, bagaimanakah gambaran kondisi saat ini? Saat dimensi transenden dan pola patronklien konvensional sudah semakin luntur digantikan hingar bingar infotaimen dan tantangan ekonomi yang menjepit, masihkah sesuatu yang tulus masih mewarnai relasi ini?
Menurut saya, pola tersebut masih berlaku. Namun, telah bertransformasi dalam bentuk yang modern. Benang merah dari relasi ini adalah ada semacam bentuk take and give yang lebih realistis. Jika dahulu masyarakat tradisional begitu mementingkan segi transenden sebagai bentuk penyerahan diri dengan harapan surga dan dihindarkan oleh amarah tuhannya, maka dalam masyarakat yang kapitalistik dan modern saat ini, material reward menjadi harapan mereka.
Konkritnya, dengan menjadi klien dari mereka yang berduit tebal, dekat dengan kekuasaan, maka kebutuhan hidup dasar mereka serta merta tercukupi, perburuan rente akan lebih mudah. Kebutuhan pekerjaan dengan gaji memadai, kebutuhan karier yang cemerlang, ketiban jatah proyek pemerintah, dst, menjadi relasi-relasi baru yang mendorong orang untuk menggantungkan hidup dan memburu patron yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
Di lain pihak, di mana perkembangan pengetahuan dan kebutuhan hidup semakin sulit, persaingan bukan hanya terjadi di kelas bawah. Antarpatron pun saling bersaing. Dalam Pileg yang lalu, caleg bukan hanya bersaing dengan caleg parpol lain, tapi di internalnya pun persaingan meruncing. Akibatnya adalah perkembangan relasi patron-klien dalam masyarakat modern menjadi dinamis. Akhirnya rasionalitas berdasar hubungan yang sangat ekonomistik menjadikan keterikatan permanen semakin sulit terjadi. Masyarakat menjadi lebih cair dan pragmatis. Tak heran, timbul fenemona bajak-membajak klien sering terjadi manakala patron pesaing mampu memberikan material reward yang lebih kompetitif.
Nampaknya, demokrasi saat ini memberikan suatu porsi yang lebih baik dengan menyaratkan suara klien sebagai penentu rotasi. Dengan mengabaikan baik buruknya pelaksanaan demokrasi tersebut, porsi ini memberikan bargaining position yang kuat terhadap patron-patron yang bersaing. Sebegitu signifikankah?
Lagi-lagi ini sangat bergantung pada pola relasi patron-klien itu. Dalam konfigurasi kelas dominan yang stabil dan hampir tidak ada persaingan antarpatron, maka penguasaan patron terhadap klien akan besar. Hukum ekonomi berlaku. Begitu juga sebaliknya, jika persaingan antarpatron ketat, maka klien akan menangguk keuntungan ekonomi yang besar. Tak heran, pascapileg banyak caleg yang kecewa karena dukungan yang diharapkan pada suatu konstituen tertentu ternyata beralih ke caleg lain padahal caleg itu sudah memenuhi permintaan konstituennya. akibatnya, potensi konflik horisontal pun lebih besar. Upaya mengalihkan energi konflik di tingkat elit ke tingkat massa, akan mewarnai perjalanan demokrasi ini.
Lalu, apakah pemilih bisa menjadi rasional? Untuk hal yang ekonomistik, saya pikir, pemilih sudah semakin rasional. Namun, jika rasionalitas dikaitkan dengan melek politik, gampangnya pilihan pemilih mendasarkan pada program yang diusung seorang calon, saya pikir pemilih belum terlalu diribetkan urusan ini. Terbukti kemudian, masih banyak kampanye dengan mengusung program belum menjadi penting. Kampanye lebih banyak mereproduksi simbol (citra calon) ketimbang program.
Perubahan wajah-wajah penguasa bukan hanya dilihat dari faktor ketokohan, partai populer, tapi lebih jauh dilihat posisi person tersebut dalam kelas dan relasinya di masyarakat. Pemilih akan cenderung memilih patron atau calon yang lebih kompetitif. Saya semakin yakin, relasi pemilih dengan partai sudah semakin pragmatis. Maka tak heran, jika banyak pemilih tidak lagi memusingkan untuk berganti “warna bendera” tiap ada kampanye, tapi lebih memilih siapa yang mampu bayar lebih mahal dan berhari depan.
Che Harseno
Fraksi Rakyat Kutim (FRK)
