Redaksi
Kutai Timur – Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kutai Timur sepenuhnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini akan berjalan di 57 titik yang tersebar di seluruh wilayah Kutai Timur.
“Dan ada hal yang menarik, kemarin kita memperkirakan makan bergizi gratis itu diserahkan ke APBD, ternyata tidak, itu full APBN,” ungkapnya belum lama ini.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab spekulasi sebelumnya bahwa program ini akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kepastian bahwa pendanaan sepenuhnya bersumber dari APBN, pemerintah daerah kini hanya perlu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan program di Kutai Timur.
Total Anggaran dan Pelaksanaan di Daerah
Program MBG merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok rentan, terutama anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Diluncurkan secara resmi pada 6 Januari 2025, program ini bertujuan untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia.
Berdasarkan informasi dari Kemenkeu RI, pada tahap awal, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program MBG, dengan target menjangkau 19,47 juta penerima manfaat.
Namun, seiring dengan rencana perluasan cakupan program, anggaran tersebut diperkirakan akan meningkat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) juga berencana meminta tambahan anggaran di pertengahan tahun. Mereka hendak mengajukan tambahan Rp140 triliun Juni nanti.
“Sekarang Rp71 triliun sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof. Dadan (KepalaBGN)Dadan Hindayana) lagi berusaha, Bapak Menteri lagi berusaha. Nah kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun,” kata Zulhas pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur, disiarkan kanal YouTube KOMINFO MMC, Selasa (7/1).
Hingga saat ini, program MBG telah dilaksanakan di berbagai daerah. Di Jawa Barat, 22 kabupaten/kota telah memulai program ini, termasuk Kabupaten Sumedang, Kuningan, Indramayu, dan lainnya. Sementara itu, di Jawa Tengah, program ini sudah berjalan di 13 daerah kemudian Secara nasional, program MBG telah menjangkau 26 provinsi dengan total 190 lokasi pelaksanaan.
Rangkuman Pelaksanaan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memulai uji coba program MBG di tiga daerah, yaitu Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), dan Balikpapan. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyatakan bahwa untuk kelanjutan program ini, pihaknya menunggu arahan dari pemerintah pusat, mengingat program ini merupakan inisiatif nasional.
“Untuk makan bergizi gratis kita sudah mulai melakukan uji coba kemarin di tiga kabupaten, yaitu Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), dan Balikpapan. Untuk kelanjutan kita tunggu arahan pemerintah pusat, karena ini program pemerintah pusat,” ungkap Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. (dilansir kaltim.antaranews.com, 8/1/2025)
Di Balikpapan, program MBG telah dilaksanakan dengan pembagian makanan bergizi dalam dua sesi, yaitu pukul 09.00 dan 11.00 WITA. Pelaksanaan ini berjalan lancar dan mendapat respons positif dari masyarakat.
Sementara itu program MBG resmi dimulai di Samarinda pada 20 Januari 2025. Pelaksanaan perdana ini berjalan lancar dan diharapkan dapat meningkatkan gizi serta kesehatan siswa.
Meskipun program ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terdapat tantangan terkait besaran anggaran per porsi yang ditetapkan pemerintah pusat, yaitu Rp10.000. Di Kalimantan Timur, biaya minimal yang diperlukan untuk satu porsi mencapai Rp17.000, sehingga pemerintah daerah mempertimbangkan untuk memberikan subsidi tambahan. Selain itu, kondisi geografis Kalimantan Timur yang memiliki banyak daerah terpencil menjadi tantangan dalam distribusi dan pelaksanaan program MBG.
“Setelah melakukan perhitungan, biaya minimal yang diperlukan untuk satu porsi di Kalimantan Timur mencapai Rp17.000,” ungkap Anggota DPR RI Syafruddin di Jakarta, Ahad (dilansir dpr.go.id, 12/1/2025)
Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk menyukseskan program MBG demi meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat di wilayahnya.
Implementasi Program di Kutai Timur
Dengan adanya 57 titik pelaksanaan di Kutai Timur, pemerintah daerah hanya perlu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran program. Dukungan penuh dari APBN memastikan bahwa program ini dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran di seluruh wilayah Kutai Timur.
“Kita hanya menyiapkan tempat itu saja kita tinggal menunggu saja, nih tapi untuk titik kita dapat 57 titik di seluruh Kutai Timur,” pungkas Bupati Kutim.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG yang jadi prioritas Presiden Prabowo itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab BGN.
“Jadi, kemarin kita ada mengadakan zoom bersama Bapak Pj Gubernur, Forkopimda Provinsi, Bupati/Wali Kota se-Kaltim, dan kami bersama Bapak Bupati, Dinas Kesehatan, dan Bappeda. Intinya di Kutai Timur akan dibangun 57 titik dapur,” ujar Mulyono. (dilansir kaltimpost,12/02/25)
lanjutnya untuk pelaksaan di Kutai Timur sendiri, pihaknya mengaku masih menunggu arahan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan dan distribusi MBG. Dengan adanya dukungan penuh dari APBN, Pemkab berharap program ini dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran di seluruh wilayah Kutai Timur. (win)
