Redaksi
SAMARINDA – Sebagai langkah menyelaraskan berbagai program strategis di bidang ekonomi dan perlindungan sosial, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar High Level Meeting (HLM) yang mempertemukan TPID, TP2DD, dan pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi penting bagi seluruh daerah, termasuk Kutai Timur yang diwakili Wakil Bupati H. Mahyunadi.
Kegiatan di Samarinda ini dipimpin oleh Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud dan disatukan dengan penyerahan Paritrana Award 2025, sebuah penghargaan bagi pemerintah daerah dan perusahaan yang berkomitmen melindungi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Forum tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara kebijakan fiskal, transformasi digital, serta penguatan perlindungan sosial.
Dalam arahannya, Gubernur Rudy menekankan bahwa pengendalian inflasi memerlukan kolaborasi kuat lintas sektor. Ia meminta TPID agar lebih aktif melakukan intervensi khususnya menjelang hari besar keagamaan, dengan mengandalkan data yang akurat dan koordinasi yang solid. Rudy juga mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai solusi jangka panjang sekaligus mengajak tokoh agama ikut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami inflasi.
Pada aspek digitalisasi, ia menegaskan TP2DD harus bergerak lebih cepat. “Kita tidak cukup berhenti di transformasi 2.0. Kita harus melompat ke 5.0, dengan layanan publik digital yang terukur dan menjadi standar mutu,” ujarnya.
Program MBG turut menjadi sorotan utama. Rudy menilai MBG sebagai investasi masa depan dan strategi memutus rantai kemiskinan. Oleh karena itu, perluasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah.
Terkait perlindungan pekerja, Gubernur menyebut cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Kaltim baru mencapai 70,11 persen dan menargetkan peningkatan hingga di atas 90 persen. Ia meminta pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam penganggaran jaminan sosial.
Dalam laporan sebelumnya, Sesprov Sri Wahyuni menegaskan perlunya integrasi tiga agenda besar tersebut agar target pembangunan Kaltim dapat dicapai lebih cepat. Sementara Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, mendorong daerah dan perusahaan lebih progresif dalam memperluas jaminan sosial tenaga kerja. (ADV/ProkopimKutim/UB)