Redaksi
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), kini mengimplementasikan sistem bottom-up yang inovatif dalam merancang seluruh program pemberdayaan ekonomi perempuan. Kunci keberhasilan program ini terletak pada keterlibatan aktif masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam menentukan jenis pelatihan yang benar-benar mereka butuhkan.
Kepala DP3A Kutai Timur, Idham Cholid, menyatakan bahwa pihaknya secara tegas tidak memaksakan jenis pelatihan tertentu kepada warga. Sebaliknya, program dirancang responsif, berdasarkan usulan yang diajukan langsung oleh masyarakat di tingkat desa. Pendekatan ini diharapkan menjamin program lebih tepat sasaran, sesuai dengan minat, dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.
“Jadi kami juga bekerja sama, misalkan bekerja sama dengan APSAI (Asosiasi Perusahaan Sayang Anak) dalam penumbuhan, kemudian mereka berkolaborasi,” imbuhnya, menyoroti pentingnya kolaborasi pihak ketiga.
Idham mencontohkan keberagaman usulan yang diterima dari berbagai desa. Sebagian desa mengajukan pelatihan tata rias tingkat dasar, sementara desa lainnya memilih pelatihan pembuatan produk rumah tangga seperti sabun dan sampo. Pendekatan ini dinilai jauh lebih efektif karena peserta sudah memiliki ketertarikan dasar terhadap keterampilan tersebut, sehingga daya serap materi menjadi lebih tinggi.
Meskipun mekanisme usulan berjalan efektif, Idham menyayangkan adanya tantangan di tingkat penganggaran. Ia mengamati bahwa alokasi usulan untuk program pemberdayaan ekonomi masih sangat minim, terutama jika dibandingkan dengan permintaan untuk pembangunan fisik. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi besaran anggaran yang dapat dialokasikan DP3A untuk program pemberdayaan perempuan.
“Kalau banyak usulan kan juga banyak anggaran yang masuk ke kita, tapi kan tidak bisa dipaksakan untuk mengusulkan,” jelas Idham, seraya berharap masyarakat desa lebih vokal mengusulkan program ekonomi non-fisik. Melalui program yang digerakkan dari bawah ini, DP3A Kutim memastikan bahwa setiap perempuan memiliki suara, mengubah usulan di Musrenbang menjadi keterampilan ekonomi yang riil, dan mengukuhkan peran sentral perempuan dalam menopang kemajuan ekonomi keluarga dan daerah. (ADV)