Redaksi
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tengah mengambil langkah proaktif untuk menjaga ketahanan fiskal daerah menyambut tahun anggaran 2026. Bupati Kutai Timur, Ardiansyah, menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, harus dilakukan secara intens dan berkelanjutan. Langkah ini dianggap penting untuk mengantisipasi potensi turbulensi fiskal yang dapat memengaruhi pembiayaan sektor-sektor vital.
Dalam pernyataannya, Ardiansyah menyampaikan bahwa ia telah memberikan instruksi langsung kepada pejabat terkait agar memperkuat jalur komunikasi resmi dengan pusat. “Sudah, kita terus berkoordinasi. Saya perintahkan Bapak Negara untuk koordinasi sekda bagian keuangan, BPKAD untuk koordinasi terus dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya. Instruksi ini menunjukkan bahwa Pemkab Kutim tidak ingin bersifat reaktif, melainkan mengambil posisi antisipatif terhadap setiap perubahan kebijakan fiskal nasional.
Bupati juga menyoroti gaya kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani, yang menurutnya memiliki analisis tajam terhadap dinamika ekonomi global. Pengamatan menteri, kata Ardiansyah, menjadi rujukan penting bagi daerah dalam memahami risiko makroekonomi yang dapat berdampak pada transfer pusat. “Beliau luar biasa untuk melihat dan menelaah apa yang terjadi ke dunia,” tambahnya.
Ardiansyah berharap, melalui koordinasi yang kuat, Kutai Timur dapat memperbaiki struktur pendapatan dan mengurangi ketergantungan berlebihan pada Dana Bagi Hasil (DBH).
“Selama ini kita di DBH aja nih Pak. Kira-kira untuk penguatan kita lepas dari pengurang itu,” ungkapnya.
Ia menekankan perlunya strategi fiskal yang lebih mandiri agar potensi pengurangan DBH tidak mengganggu program pembangunan.
Salah satu perhatian utama pemerintah daerah adalah stabilitas anggaran untuk kepenggawaian. Bupati menegaskan bahwa pos-pos krusial seperti gaji pegawai tidak boleh sampai terguncang. “Mudah-mudahan terkait pembiayaan kepenggawaian ini tidak terjadi turbulensi yang signifikan,” ucapnya.
Ardiansyah juga mengingatkan bahwa setiap sumber anggaran—baik DAU, DAK, maupun instrumen fiskal lainnya—memiliki mekanisme berbeda, sehingga pemerintah daerah harus cermat dalam menyiasati setiap perubahan. Walaupun tidak menjabarkan detail strategi lanjutan, ia menegaskan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis tetap menjadi prioritas utama dalam APBD 2026. (ADV)