Redaksi
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menilai laju inflasi di wilayahnya masih berada dalam kondisi yang terkendali dan belum menunjukkan perubahan ekstrem yang berisiko bagi produsen maupun daya beli masyarakat. Inflasi nasional tercatat sebesar 0,41% secara bulanan (month-to-month) dan 3,84% secara tahunan (year-on-year), sedangkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kutim mencapai 0,99% yang sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Namun, pemerintah mendapati sejumlah persoalan, terutama mengenai kenaikan harga beberapa komoditas pangan serta perbedaan data harga pasar. Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam rapat pemantauan inflasi yang digelar di Ruang Rapat Diskominfo Staper Kutim beberapa pekan lalu.
Salah satu bentuk isu perbedaan harga adalah komoditas telur. Pasar lokal menggunakan harga per butir, sementara penghitungan nasional menggunakan kilogram. Sehingga apabila dikalkulasi, harga telur di pasar lokal sekitar Rp34.700 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan harga acuan nasional yang berkisar Rp30.000 per kilogram.
Pemerintah juga menemukan adanya selisih antara data harga yang dilaporkan Dinas Perdagangan dengan harga pasar, seperti pada komoditas cabai merah. Wakil Bupati Kutim Mahyunadi meminta agar pemantauan harga dilakukan lebih teliti melalui verifikasi langsung ke pasar, sehingga data yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan sesuai dengan kondisi lapangan.
Harga cabai yang meroket hingga Rp180.000 per kilogram setelah lebaran juga dibahas oleh Ketua DPRD Kutim Jimmi, yang hingga kini harganya tetap relatif tinggi meskipun sudah turun. Jimmi mengingatkan pentingnya kemandirian pangan untuk menjaga kualitas komoditas dan stabilitas harga, serta mengantisipasi kenaikan harga menjelang Hari Raya Iduladha dengan mempersiapkan penanaman cabai sejak dini.
Dalam rapat pemantauan inflasi, Mahyunadi juga memaparkan rencana work from home (WFH) pemerintah daerah serta mendorong pemerintah daerah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik sebagai bentuk efisiensi. Rencana ini menjadi alternatif ramah lingkungan dengan tetap memprioritaskan kenyamanan dengan biaya operasional kendaraan yang lebih rendah. (ADV/ProkopimKutim/UB)