Redaksi
Kutai Timur — Tingkat stunting di Kabupaten Kutai Timur kembali menunjukkan tren membaik. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru, prevalensi stunting turun dari 29 persen menjadi 26 persen. Dari angka tersebut, sekitar 6,3 persen masuk kategori gizi sangat buruk (seperlay), sementara 20 persen lainnya tergolong stunting umum.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi, menyebut penurunan ini tidak lepas dari kerja bersama lintas sektor; mulai dari pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Posyandu dan penyuluh lapangan KB (PLKB).
“Kita bersyukur angka stunting menurun 2 hingga 3 persen. Target kita tahun depan dua digit, minimal 24 persen,” ujarnya.
Junaidi menegaskan bahwa penanganan stunting tak mungkin dikerjakan satu instansi saja. Kolaborasi menjadi fondasi untuk mengintervensi keluarga berisiko stunting (KRS). Data terbaru menunjukkan Kecamatan Sangatta Utara masih memiliki jumlah keluarga berisiko tertinggi, sekitar 3.800 keluarga, disusul Kecamatan Bengalon.
“Siapa pun yang tinggal lebih dari enam bulan di Kutim tetap harus didata dan dilayani tanpa diskriminasi,” tegasnya.
Ia memaparkan sejumlah faktor risiko yang memicu stunting, di antaranya pasangan usia subur dengan kondisi 4T: terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak anak. Selain itu, sanitasi buruk serta keterbatasan air bersih juga menjadi penyebab dominan.
Sebagai langkah pencegahan, Pemkab Kutim menjalankan program Seribu Rumah Layak Huni serta memperkuat edukasi penggunaan KB modern bagi keluarga berisiko. Junaidi optimistis percepatan penurunan stunting dapat dicapai dengan kerja bersama yang konsisten.
“Dengan kolaborasi yang solid, saya yakin Kutim bisa menurunkan angka stunting lebih cepat,” pungkasnya. (ADV)