Redaksi
Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tengah menyusun peta jalan baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan dengan pendekatan lanskap berkelanjutan melibatkan akademisi, mitra internasional, dan pelaku usaha dalam sebuah lokakarya multi pemangku kepentingan.
Forum yang digagas Forum Multi Pihak Pembangunan Berkelanjutan (FORMIKA) Kutim bersama Bappeda tersebut bertujuan mencari terobosan fiskal di luar sektor ekstraktif. Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, saat membuka acara, menegaskan penguatan kapasitas fiskal merupakan fondasi utama menuju kemandirian daerah. Ia menyoroti posisi strategis Kutim sebagai simpul Trans Kalimantan yang belum diimbangi dengan optimalisasi nilai tambah sumber daya alam.
“Kita punya kekayaan alam yang melimpah, dari hutan hingga ekosistem pesisir. Namun, tantangan kita adalah bagaimana mengubah kekayaan ini menjadi ekonomi produktif melalui hilirisasi. Kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada penjualan bahan mentah,” ujar Mahyunadi, di Pelangi Room Hotel Royal Victoria Sangatta, Kamis (19/2/2026).
Pemerintah daerah menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) sebagai pintu gerbang investasi global. Untuk itu, dukungan dari mitra internasional seperti GIZ Jerman dan pemerintah Swiss dinilai krusial dalam membangun jaringan dengan investor dunia. Selain hilirisasi industri besar, lokakarya ini juga mengidentifikasi potensi lokal yang selama ini luput dari pendataan, seperti sektor sarang burung walet yang dinilai memiliki potensi pajak signifikan.
Di sisi lain, penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM juga menjadi perhatian. Pemerintah berkomitmen memperkuat permodalan Bank Perkreditan Rakyat untuk memperluas akses kredit bagi pelaku usaha kecil. Langkah ini diharapkan dapat menstabilkan ekonomi daerah dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Jika UMKM bergerak, denyut nadi ekonomi daerah akan lebih stabil dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Pembahasan paling menarik dalam forum tersebut adalah skema ekonomi hijau. Kutim mulai melirik potensi perdagangan karbon berbasis hutan dan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Langkah ini dinilai sebagai solusi cerdas untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan, termasuk di kawasan Taman Nasional Kutai.
“Langkah ini dianggap sebagai solusi cerdas untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian paru-paru dunia, termasuk di kawasan Taman Nasional Kutai,” urai Mahyunadi.
Program kolaborasi ini direncanakan berlanjut hingga 2029 dengan target menjadikan Kutim sebagai kabupaten percontohan pembangunan berkelanjutan tingkat yurisdiksi, khususnya untuk komoditas sawit dan karet. Mengakhiri arahannya, Mahyunadi berpesan kepada seluruh elemen termasuk media untuk terus mengawal proses transformasi ini. Ia menekankan akurasi informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan iklim investasi.
Dengan rekomendasi strategis yang lahir dari lokakarya ini, Kutim optimis mampu menciptakan struktur fiskal yang lebih tangguh dan tidak lagi rentan terhadap gejolak harga komoditas global. Seluruh rangkaian forum diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk perencanaan teknis di masing-masing perangkat daerah.
Penulis: Muh. Ayyub
Editor: Redaksi Ulin Borneo