
SANGATTA – Izin usaha perkebunan yang dimiliki PT NIKP sejak 2007 masih berlaku hingga kini. Namun, operasional perusahaan disebut masih bersinggungan dengan wilayah transmigrasi sehingga memerlukan keterangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Persoalan itu menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam mediasi di ruangan Ketua DPRD Kutai Timur, karena izin usaha perkebunan (IUP) tidak otomatis menyelesaikan kesesuaian wilayah dan hak masyarakat. Karena itu, forum mediasi tidak hanya membahas izin, tetapi juga batas kewenangan antarsektor.
Menurut Jimmi, Ketua DPRD Kutai Timur, dalam kerangka IUP, perusahaan disebut boleh melakukan aktivitas perkebunan, termasuk memanen, sambil menuntaskan penyelesaian hak kepada warga. Namun, pemerintah daerah ingin memastikan apakah aturan transmigrasi membolehkan operasional di area yang masuk wilayah transmigran. Ia pun meminta dinas terkait memberi keterangan resmi agar tidak terjadi tafsir ganda. Keterangan itu dinilai krusial sebelum pemerintah mengambil sikap. Pemerintah daerah akan menyandingkan semua keterangan.
“PT NIKP memiliki IUP sejak 2007 dan masih berlaku sampai sekarang,” kata Jimmi, Jumat (13/11/2026).
Ia menyebut IUP memberikan ruang bagi perusahaan untuk beraktivitas. Meski demikian, ruang itu tetap harus dibaca bersama aturan transmigrasi dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat. Jika dinas menyatakan boleh, operasional pemanenan dapat berjalan. Jika tidak, penyelesaian hak warga menjadi pintu masuk berikutnya. Menurutnya, perusahaan tidak bisa hanya berpegang pada IUP tanpa memperhatikan konteks wilayah.
“Namun operasional perusahaan masih melingkupi wilayah transmigrasi, dan itu yang perlu dipertemukan,” ujarnya.
Pembahasan juga menyentuh kelengkapan dokumen perusahaan yang bersinggungan dengan sejumlah entitas dan wilayah lain. DPRD menilai sinkronisasi dokumen penting karena menyangkut siapa yang memiliki hak. Pemerintah daerah diminta menempatkan fakta lapangan dan data resmi sebagai dasar. Perusahaan juga diminta membenahi internal dan menuntaskan kewajiban perizinan, sementara masyarakat melengkapi peta serta koordinat lahan. Mediasi lanjutan diharapkan menghasilkan keputusan yang jelas soal boleh tidaknya aktivitas di wilayah transmigrasi, tanpa mengabaikan hak warga yang belum selesai. DPRD menegaskan tidak ingin ada pihak yang dirugikan akibat data yang belum tuntas. Semua pihak diminta menahan diri dan mengutamakan penyelesaian administratif. Prosesnya masih membutuhkan waktu. (ADV/DPRD/Kutim)
