Data Belum Sinkron, Mediasi Warga Ranpul dan PT GAWI Berlanjut

13 November 2026
231 dilihat
1 min read

SANGATTA – Peta lokasi, daftar warga terdampak, dan dokumen perusahaan menjadi tiga hal yang belum sepenuhnya sinkron dalam mediasi antara masyarakat dan perusahaan di Kecamatan Rantau Pulung (Ranpul). Proses penyelarasan data itu melibatkan sejumlah dinas terkait, mulai dari perkebunan, transmigrasi, ATR/BPN, hingga tata ruang. Mediasi dijadwalkan kembali pada Senin (16/11/2026) untuk melengkapi data yang menentukan boleh tidaknya aktivitas perusahaan berjalan dalam kondisi proses perizinan.

Pertemuan itu menjadi ruang bagi kedua pihak memaparkan dokumen masing-masing sebelum pemerintah daerah mengambil langkah lanjutan. Data yang belum lengkap dinilai membuat pembahasan soal izin dan aktivitas perkebunan belum bisa diputuskan. Data peta dan dokumen menjadi syarat awal.

Pembahasan tidak hanya menyangkut operasional perusahaan PT NIKP atau PT GAWI Plantations, tetapi juga kesesuaian wilayah dengan data transmigrasi. Data masyarakat yang masih dalam proses pemetaan dan koordinat lahan disebut membutuhkan waktu. Pemerintah daerah diminta mempertemukan keterangan antarsektor agar keputusan yang diambil tidak bertumpu pada satu dokumen saja. DPRD meminta agar setiap keterangan yang dibawa ke meja mediasi memiliki dasar faktual di lapangan, bukan sekadar klaim lisan. Sinkronisasi itu juga mencakup batas wilayah dan keterkaitan dengan perusahaan lain.

BACA JUGA  Festival Pemuda Kreatif 2025 Jadi Ruang Baru Ekspresi Anak Muda Kutim

“Kedua belah pihak masih harus melengkapi data peta lokasi dan siapa yang terdampak,” kata Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi, Jumat (13/11/2026).

Menurut Jimmi, data warga akan disinkronkan dengan dinas terkait sebelum mediasi lanjutan. Ia menyebut perusahaan juga diminta menyiapkan kelengkapan dokumen dan kewajiban perizinan. DPRD berperan memastikan proses berjalan seimbang tanpa ada pihak yang mendominasi.

“Semuanya sudah mengerucut arahnya. Ada poin yang sudah disepakati dan ada yang masih diproses,” ujarnya.

Dalam mediasi sebelumnya, suasana disebut saling mendukung. Tidak ada target waktu yang ditetapkan karena fokusnya adalah kelengkapan data. DPRD menilai proses itu belum deadlock. Masyarakat diberi kesempatan menyelesaikan pemetaan lahan, sementara perusahaan diminta menuntaskan kewajiban perizinan dan hak warga. Hasil akhirnya diharapkan menjadi dasar bagi operasional yang sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan baru di Kecamatan Rantau Pulung. Jimmi menegaskan DPRD mengedepankan penyelesaian kekeluargaan agar tidak ada warga yang terintimidasi atau terseret proses hukum selama pembenahan data berlangsung. Ia berharap seluruh pihak mematuhi kesepakatan yang muncul dari mediasi. (ADV/DPRD/Kutim)

BACA JUGA  Wabup Kutim Tetapkan Pembagian Dukungan Perusahaan untuk Perbaikan Jalan Muara Bengkal

Jangan Lewatkan