DPRD Kutai Timur Minta Aparat Bijaksana, Warga Ranpul Tak Dipidana Saat Pembenahan Data

13 November 2026
444 dilihat
1 min read

SANGATTA – Kehadiran aparat kepolisian dalam mediasi antara masyarakat Kecamatan Rantau Pulung (Ranpul) dengan PT NIKP atau PT GAWI Plantations akhir-akhir menjadi perhatian DPRD. Lembaga legislatif itu meminta pendekatan hukum tidak dijalankan secara prematur ketika proses kekeluargaan masih berlangsung. Warga disebut masih membutuhkan waktu untuk melengkapi data pemetaan lahan dan koordinat, sementara perusahaan diminta menuntaskan kewajiban perizinan.

Terpusat di Kantor DPRD, Jumat (13/11/2026), Jimmi, orang nomor satu di DPRD Kutai Timur itu menegaskan, advokasi dilakukan agar tidak ada intimidasi maupun diskriminasi. Permintaan itu muncul karena proses mediasi belum tuntas dan data antarpihak masih perlu diselaraskan. Warga diberi ruang menyampaikan data tanpa rasa takut.

Sikap itu disampaikan setelah mediasi yang melibatkan masyarakat, perusahaan, dan sejumlah instansi terkait. Pihaknya menilai penyelesaian administratif harus didahulukan karena menyangkut hak warga yang belum selesai. Aparat kepolisian diminta memberi ruang agar kesepakatan bisa dicapai tanpa tekanan. DPRD Kutai Timur juga tidak ingin proses mediasi berubah menjadi langkah hukum yang menimbulkan korban di tengah pembenahan data. DPRD menilai kehadiran kepolisian seharusnya memperkuat rasa aman, bukan menimbulkan ketegangan baru.

BACA JUGA  Pasca Sangattaqua, Kutim Targetkan Ekspansi AMDK Desa

“Kami minta polisi bijaksana. Ini sedang dilakukan secara mediasi,” ujar politisi PKS tersebut.

Menurut Jimmi, mediasi memberi kesempatan kepada semua pihak untuk melengkapi data dan menyandingkan dokumen. Masyarakat masih memerlukan waktu sekira dua pekan untuk menyelesaikan pemetaan lahan. Perusahaan juga diminta memperbaiki internal serta memenuhi kewajiban perizinan. DPRD, katanya, berperan memastikan proses berjalan seimbang dan tidak ada pihak yang mendominasi. Ia menekankan penyelesaian hak warga harus berjalan seiring dengan pembenahan dokumen perusahaan.

“Kami tidak menginginkan ada masyarakat yang dipenjara selama proses pembenahan ini,” tandasnya.

DPRD Kutai Timur, sambungnya, menyebut pengalaman sebelumnya menjadi pelajaran agar persoalan serupa tidak berulang. Pendekatan dengan musyawarah dianggap lebih tepat selama data belum lengkap. Pemerintah daerah diminta mempertemukan keterangan dinas perkebunan, transmigrasi, ATR/BPN, dan tata ruang. Katena keputusan soal operasional perusahaan dan hak warga dapat diambil berdasarkan fakta. Ia pun berharap mediasi lanjutan menghasilkan jalan tengah yang adil, tanpa mengabaikan aturan dan tanpa menempatkan warga pada posisi tertekan. Kemudian meminta perusahaan tidak menuntut warga secara hukum selama hak-hak yang belum selesai masih dalam proses. (ADV/DPRD/Kutim)

BACA JUGA  PKS Tegaskan Dukungan Kritis untuk Pemerintahan Prabowo melalui Konsolidasi Nasional

Jangan Lewatkan