Redaksi
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat sistem pengelolaan data sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan. Rencana ini dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Portal Satu Data yang menggabungkan para operator data dari berbagai Perangkat Daerah (PD) dengan tema “Optimalisasi Portal Satu Data dalam Mendukung Kutim Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing.”
Kegiatan ini diselenggarakan di D’Lounge Hotel Royal Victoria dan dibuka oleh Kabid Statistik Diskominfostaper Kutim Hasanudin yang memaparkan data mengenai mesin pengolah data di Kutim telah mencapai tingkat partisipasi sebesar 77,01% di tahun 2025. Dari total 4.603 daftar data yang ada, telah berhasil terhimpun sebanyak 3.545 indikator. Target pencapaian indikator ini akan ditingkatkan di tahun 2026 menjadi 3.870 indikator.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman memberikan sambutan tertulis melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfostaper) Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian. Dalam sambutan tersebut, Ardiansyah memberikan evaluasi terhadap masalah sinkronisasi yang masih menjadi masalah utama dalam integrasi data di Kutim.
“Data kita belum sempurna, masih ada yang tidak sinkron. Ini adalah tantangan yang harus kita jawab dengan kolaborasi. Tanpa sinkronisasi antar-PD, mustahil masyarakat bisa mendapatkan informasi yang berkualitas,” tulis Ardiansyah. “Saat ini, masih terdapat lubang informasi sebanyak 1.080 data yang belum terinput ke dalam sistem. Angka ini menjadi pekerjaan rumah utama bagi para operator yang hadir dalam Bimtek tersebut.”
Ardiansyah juga menekankan pentingnya E-Kinerja (E-Kin) yang perlu tersampaikan dengan baik kepada publik dan sistem pusat. Selain itu, kebijakan efisiensi yang berlangsung di pemerintahan tidak boleh memengaruhi kinerja dan profesionalisme pegawai pemerintahan.
Bimbingan teknis ini diharapkan dapat membuat para operator mampu meningkatkan kualitas pengelolaan statistik sektoral. Data yang lengkap, valid, dan saling terintegrasi dapat menjadi landasan penting agar setiap kebijakan pembangunan disusun berdasarkan kondisi nyata, sehingga mampu mendorong daya saing dan kemandirian Kabupaten Kutai Timur. (ADV/ProkopimKutim/UB)