SANGATTA – Sekolah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak lagi diperbolehkan mengangkat tenaga honorer baru sejak 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim mengarahkan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik melalui pemberdayaan guru yang sudah tersedia.
Kepala Disdikbud Kutim Mulyono mengatakan, larangan pengangkatan tenaga honorer baru telah disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan melalui edaran. Dengan demikian, kepala sekolah tidak diperkenankan mengambil keputusan sendiri untuk merekrut tenaga honorer di luar ketentuan.
Menurutnya, persoalan pengangkatan tenaga pendidik menjadi bagian dari kebijakan kepegawaian yang harus mengikuti aturan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat ASN maupun melakukan perekrutan tenaga honorer secara mandiri.
“Sejak 1 Januari 2025, kami sudah tidak melakukan pengangkatan honorer baru. Edaran juga telah disampaikan kepada sekolah agar tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer oleh kepala sekolah,” tegas Mulyono, Sabtu (18/11).
Dia mengakui, kebijakan tersebut perlu disikapi dengan pengelolaan tenaga pendidik yang lebih cermat. Sebab, kebutuhan guru di sekolah tetap harus dipenuhi agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu.
Di sisi lain, masih terdapat tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi, tetapi belum mendapatkan kesempatan untuk beralih status menjadi ASN. Karena itu, Disdikbud berupaya menjaga agar tenaga yang sudah ada tetap dapat diberdayakan sesuai ketentuan.
“Belum semua tenaga honorer mendapatkan kesempatan menjadi ASN. Karena itu, yang bisa kami lakukan sekarang adalah mengoptimalkan dan mempertahankan tenaga pendidik yang sudah ada agar proses pembelajaran tetap berjalan,” ujarnya.
Mulyono menegaskan, sekolah harus memahami bahwa kebutuhan tenaga pengajar tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan pengangkatan pegawai. Apalagi, kebijakan kepegawaian saat ini memiliki mekanisme tersendiri yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Disdikbud juga perlu memastikan setiap satuan pendidikan mengelola sumber daya manusia yang tersedia secara efektif. Langkah tersebut dinilai penting agar larangan pengangkatan honorer baru tidak berdampak langsung terhadap pelayanan pendidikan kepada siswa.
Ke depan, pemenuhan kebutuhan guru tetap harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah mengenai penataan tenaga non-ASN dan pengangkatan ASN. Sementara itu, sekolah diminta tidak mengambil langkah perekrutan sendiri yang bertentangan dengan ketentuan.
Mulyono berharap seluruh kepala sekolah mematuhi edaran yang telah disampaikan. Dengan begitu, persoalan tenaga pendidik dapat ditangani melalui mekanisme yang sah tanpa menimbulkan masalah kepegawaian baru di lingkungan pendidikan Kutim. (ADV)
