18 Kecamatan di Kutim, BPBD Baru Didukung Enam Pos Lapangan

21 November 2026
364 dilihat
1 min read
Plt. Kepala BPBD Kutim, Khairunisanur.
Plt. Kepala BPBD Kutim, Khairunisanur.

SANGATTA – Luasnya wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kebakaran maupun bencana lainnya. Dari 18 kecamatan yang ada, dukungan pos lapangan BPBD belum tersedia secara merata karena saat ini hanya terdapat enam pos yang menjadi titik dukungan penanganan di wilayah.

Plt Kepala BPBD Kutim Khairunisanur mengatakan, keberadaan pos lapangan menjadi salah satu penunjang dalam menghadapi kejadian bencana, terutama kebakaran hutan dan lahan yang membutuhkan respons cepat.

Namun, BPBD belum memiliki pos di seluruh kecamatan. Kondisi tersebut membuat dukungan penanganan di sejumlah wilayah perlu dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan serta pihak lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

BACA JUGA  Dari Genting ke Tamasya: Jalan Baru Kutim Hadapi Stunting

“Pos yang kami miliki saat ini ada enam. Jadi belum semua kecamatan memiliki pos BPBD,” ujarnya, Sabtu (21/11).

Untuk mendukung operasional pos lapangan, BPBD juga menggandeng Manggala Agni. Kerja sama tersebut dilakukan di sejumlah wilayah, di antaranya Bengalon dan Sangkulirang, untuk membantu pengelolaan pos serta personel yang berada di lapangan.

Khairunisanur menjelaskan, BPBD memiliki keterbatasan personel untuk ditempatkan di setiap kecamatan. Sementara pegawai di kecamatan juga memiliki tugas masing-masing sehingga tidak bisa sepenuhnya difokuskan pada kegiatan penanganan bencana.

“Karena kami juga tidak memiliki anggota yang bisa ditempatkan di seluruh kecamatan, maka untuk pos lapangan kami bekerja sama dengan Manggala Agni. Mereka membantu teman-teman yang berada di pos,” katanya.

BACA JUGA  Data Koperasi Jadi Persoalan, Diskop UKM Kutim Andalkan SIGAP untuk Pembinaan

Keberadaan pos lapangan diharapkan dapat memperkuat penanganan bencana di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Terlebih, Kutim memiliki kawasan dengan akses yang sulit dijangkau, sehingga membutuhkan dukungan personel dan peralatan yang lebih dekat dengan lokasi rawan.

BPBD masih melakukan pendataan terhadap keberadaan serta kondisi pos dan sarana yang tersedia. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan penguatan penanganan bencana di setiap wilayah. (ADV)

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published.

Jangan Lewatkan