Redaksi
SANGATTA – Kemudahan membandingkan informasi statistik antarwilayah menjadi salah satu perhatian BPS Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Melalui pengembangan website, pengguna dapat melihat data dalam bentuk tabel maupun grafik yang dilengkapi keterangan sederhana sehingga indikator statistik mudah dipahami.
Platform tersebut memuat lebih dari 20 indikator strategis yang dikelompokkan dalam lima bidang, meliputi ekonomi, kependudukan dan ketenagakerjaan, sosial, pembangunan manusia, serta gender. Pengguna juga dapat memperoleh bantuan melalui konsultasi statistik, baik secara langsung di Pelayanan Statistik Terpadu (PST), melalui WhatsApp, maupun pertemuan daring.
Penguatan akses informasi itu turut dibahas dalam Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) yang digelar BPS Kutim di Ruang Damar, Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi. Forum tersebut menghadirkan Perangkat Daerah, akademisi, dan wartawan untuk memberikan masukan mengenai standar pelayanan publik serta kebutuhan pengguna.
Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mengevaluasi standar pelayanan agar tetap relevan dengan kebutuhan pengguna data. BPS juga membuka akses bagi berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan instansi pemerintah, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah dan penelitian.
Kepala BPS Kutim, Widiyantono, mengatakan keterbukaan akses menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemanfaatan statistik. Data BPS tidak hanya tersedia melalui tabel dinamis pada website, tetapi juga dalam berbagai publikasi yang dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat.
Menurutnya, literasi terhadap indikator makro juga perlu diperkuat karena belum seluruh pengguna memahami informasi statistik yang ada. Karena itu, BPS membuka ruang konsultasi sekaligus menerima kritik dan saran terkait fasilitas maupun kemudahan pelayanan.
Masukan yang dihimpun melalui FGD selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan dan melahirkan inovasi baru. Upaya tersebut diharapkan membuat data semakin mudah dijangkau serta lebih optimal digunakan pemerintah daerah, akademisi, dan media dalam menyusun perencanaan maupun kebijakan pembangunan. (ADV/ProkopimKutim/UB)