SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat diukur secara berkala selama periode pembangunan lima tahun. Evaluasi standar pelayanan menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk memastikan perbaikan birokrasi berjalan seiring dengan pelaksanaan 50 program unggulan pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, menyampaikan arahan tersebut ketika membuka Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Sekretariat Daerah di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutai Timur, Selasa (17/11/2026). Rizali hadir mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman.
Dalam forum tersebut, Rizali menyoroti capaian Kutai Timur yang memperoleh predikat terbaik kategori Digital Layanan pada 2024. Ia meminta capaian tersebut dijadikan dasar untuk melanjutkan pembenahan sistem pelayanan, bukan sekadar prestasi yang dipertahankan secara administratif.
“Kita bangga, pada tahun 2024 Kutai Timur mendapat predikat terbaik dalam Digital Layanan. Ini harus kita pertahankan. Pemerintah Kutai Timur memiliki arah pembangunan yang sudah disusun untuk lima tahun ke depan. Kita berharap pada akhir masa jabatan bupati, tingkat pelayanan kita sudah semakin terukur dan menunjukkan perbaikan,” ujar Rizali di hadapan peserta forum.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan harus memiliki keterkaitan dengan arah pembangunan daerah. Setiap perangkat daerah perlu memastikan bahwa pelayanan yang diselenggarakan mendukung pencapaian program pemerintah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Perhatian tersebut juga diarahkan pada pelaksanaan 50 program unggulan Bupati Kutai Timur. Program-program tersebut membutuhkan dukungan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan secara konsisten dan menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaannya.
Rizali menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk menilai kesesuaian pelaksanaan program dan pelayanan dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Evaluasi secara berkala dinilai krusial guna memastikan setiap program dan layanan birokrasi berjalan tepat sasaran sesuai target pembangunan daerah,” pintanya.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghubungkan standar pelayanan dengan pencapaian kinerja. Dengan pengukuran yang dilakukan secara berkelanjutan, perangkat daerah diharapkan dapat mengidentifikasi bagian pelayanan yang masih membutuhkan penyempurnaan.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kutai Timur, Uud Sudiharjo, menjelaskan bahwa forum konsultasi publik diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014.
Kedua regulasi tersebut menjadi landasan penyusunan dan peninjauan standar pelayanan agar penyelenggara memiliki pedoman yang dapat digunakan dalam melaksanakan tugas serta memberikan kepastian kepada pengguna layanan.
“Penyusunan dan reviu standar pelayanan ini bertujuan untuk memastikan setiap unit kerja memiliki pedoman operasional yang jelas, transparan, serta berlandaskan prinsip kemudahan, kesederhanaan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat pengguna layanan,” tegasnya.
Standar pelayanan diperlukan untuk memperjelas prosedur dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan layanan. Kejelasan tersebut juga membantu masyarakat memahami mekanisme pelayanan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.
Melalui forum konsultasi publik, pemerintah daerah membuka ruang bagi pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap rancangan standar pelayanan. Proses ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan pengguna layanan dengan kesiapan penyelenggara.
Masukan yang dihimpun menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pedoman pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
Pemerintah daerah berharap hasil konsultasi dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan berkeadilan. Penyempurnaan standar tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas birokrasi selama pelaksanaan program pembangunan daerah. (ADV/ProkopimKutim/UB)
