Kutai Timur Dorong Kepastian Hukum Anak Terlantar

18 November 2026
428 dilihat
1 min read

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendorong penguatan kepastian hukum bagi anak terlantar melalui kesepakatan bersama mengenai penetapan hak perwalian anak di Kalimantan Timur. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan anak yang tidak memiliki pengasuhan orang tua tetap memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap layanan dasar.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengikuti penandatanganan kesepakatan bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (17/11/2026).

Kesepakatan tersebut menjadi landasan penguatan koordinasi antarpemerintah daerah dalam menangani persoalan perwalian anak terlantar. Perhatian utamanya adalah memastikan keberadaan pihak yang secara hukum dapat mewakili kepentingan anak, terutama ketika orang tua tidak ada atau keberadaan keluarganya tidak diketahui.

Ardiansyah menegaskan bahwa persoalan anak terlantar tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan bantuan sosial. Pemerintah juga perlu memperhatikan status hukum anak agar kebutuhan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan dapat ditangani secara berkelanjutan.

Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Kondisi keluarga maupun ketidakjelasan status pengasuhan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh hak tersebut.

BACA JUGA  Kutim Perbarui Data Anak Tidak Sekolah Sekaligus Persiapkan Penanganan

“Penetapan hak perwalian menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan kepastian mengenai pihak yang secara sah dapat mewakili kepentingan anak dalam berbagai urusan hukum maupun administrasi kependudukan,” ujar Ardiansyah.

Kejelasan perwalian diperlukan karena sejumlah urusan yang menyangkut kepentingan anak membutuhkan keterlibatan pihak yang memiliki kewenangan hukum. Tanpa wali yang sah, proses administrasi dan pengambilan keputusan untuk kepentingan anak berpotensi menghadapi hambatan.

Melalui mekanisme perwalian yang sesuai ketentuan hukum, anak yang kehilangan pengasuhan orang tua diharapkan tetap memiliki pihak yang bertanggung jawab untuk mewakili dan melindungi kepentingannya.

Ardiansyah juga menekankan bahwa penanganan anak terlantar tidak cukup berhenti pada pendataan ataupun penyediaan pengasuhan sementara. Perlindungan membutuhkan kesinambungan pendampingan, termasuk penyelesaian persoalan legalitas yang berkaitan dengan kehidupan anak.

Karena itu, pemerintah daerah perlu membangun kerja sama dengan instansi terkait, lembaga sosial, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar kebutuhan anak dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi lintas sektor menjadi penting karena perlindungan anak mencakup beberapa bidang pelayanan sekaligus. Penanganan aspek pengasuhan perlu berjalan bersama pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan dokumen administrasi yang diperlukan.

BACA JUGA  Kutim Raih Kuota Polbit Kemenhub Terbesar

Kesepakatan antardaerah di Kalimantan Timur tersebut diharapkan memperkuat keselarasan penanganan anak terlantar, khususnya dalam persoalan penetapan perwalian yang memerlukan kepastian hukum.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, tindak lanjut kesepakatan menjadi bagian penting agar komitmen perlindungan anak dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang dapat diakses oleh anak-anak yang membutuhkan pendampingan.

Ardiansyah mengingatkan bahwa dokumen kerja sama harus diikuti langkah nyata. Keberhasilan perlindungan tidak cukup dinilai dari adanya kesepakatan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan anak yang menjadi sasaran kebijakan.

“Perlindungan anak pada akhirnya bukan sekadar pemenuhan kewajiban pemerintah, melainkan sebuah investasi kemanusiaan untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak dan kesempatan hidup hanya karena keadaan yang berada di luar kendalinya,” pungkasnya.

Pemkab Kutai Timur berharap kesepakatan tersebut ditindaklanjuti melalui koordinasi antarinstansi dan penguatan mekanisme perwalian sehingga anak terlantar memperoleh pendampingan hukum serta perlindungan yang berkesinambungan. (ADV/ProkopimKutim/UB)

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published.