Mediasi AMRPM dengan PT GAWI Tidak Deadlock, Sebagian Poin Disepakati

13 November 2026
525 dilihat
1 min read

SANGATTA – Mediasi antara Aliansi Masyarakat Rantau Pulung Menggugat (AMRPM) dengan PT NIKP atau PT GAWI Plantations pada Jumat (13/11/2026), siang hingga jelang petak, tidak berakhir deadlock. Sebagian poin telah disepakati, sementara sejumlah perkara lain masih menunggu kelengkapan data dan sinkronisasi antardinas. Disampaikan Ketua DPRD, Jimmi, tidak ada target waktu tetap disebut bukan tanda kebuntuan, melainkan konsekuensi dari proses pencocokan dokumen yang menyangkut peta lokasi, warga terdampak, serta kewajiban perizinan perusahaan. Pertemuan itu menjadi lanjutan dari pembahasan sebelumnya yang belum menemukan titik final. Data peta dan dokumen perusahaan masih perlu dipertemukan.

Ia menilai masing-masing pihak disebut memiliki kepentingan terhadap kemajuan daerah, terutama di Kecamatan Rantau Pulung. Namun, ia meminta agar kepentingan itu tidak menutup penyelesaian hak warga dan kewajiban perusahaan. Data yang belum lengkap menjadi alasan utama kesepakatan final belum bisa ditetapkan. DPRD menegaskan tidak ingin ada pihak yang merasa dipaksa menerima keputusan.

BACA JUGA  Kutim Perkuat PAUD Lewat Pelatihan Deep Learning untuk Guru dan Pengembang Kurikulum

“Tidak ada target waktu, dan itu menandakan prosesnya tidak deadlock,” katanya.

Menurut Jimmi, mediasi masih berjalan dan semua pihak diberi kesempatan melengkapi dokumen. Masyarakat perlu menyelesaikan pemetaan lahan dan koordinat, sedangkan perusahaan diminta membenahi internal serta menuntaskan proses perizinan. Pihaknya berperan menjaga agar tidak ada pihak yang mendominasi secara otoriter. Pendekatan yang ditempuh yakni memberi ruang bagi semua pihak untuk memenuhi kewajiban masing-masing. Ia menilai kelengkapan administrasi menjadi kunci agar kesepakatan tidak menimbulkan persoalan baru.

“Ada beberapa poin yang sudah disepakati dan beberapa poin masih dalam proses,” ujarnya.

Hasil mediasi akan menjadi dasar bagi langkah berikutnya. Pemerintah daerah diminta menyandingkan data perusahaan dengan keterangan dinas terkait. PT GAWI Plantations juga diingatkan agar bijaksana dan tidak menuntut warga secara hukum selama hak-hak belum selesai. Jimmi berharap proses berjalan seimbang, tanpa ada warga yang terintimidasi. Mediasi lanjutan dijadwalkan pada Senin, (16/11/2026) untuk melengkapi data yang masih kurang dan memastikan keputusan dapat diambil berdasarkan fakta lapangan. DPRD, bilangnya, mengedepankan penyelesaian kekeluargaan dan mengadvokasi warga agar tidak terdiskriminasi. Semua pihak pun diminta mematuhi kesepakatan. (ADV/DPRD/Kutim)

BACA JUGA  Sahari Nor Wakhid Kembali Dianugerahi Penghargaan, Buktikan Dedikasi Terhadap Literasi

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published.