SANGATTA – Perlindungan terhadap guru non-ASN di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan. Pemerintah daerah juga menyiapkan perlindungan dari risiko ketenagakerjaan, termasuk melalui alokasi anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik yang belum berstatus ASN.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim Mulyono mengatakan, perlindungan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap guru. Sebab, tenaga pendidik non-ASN juga menghadapi risiko dalam menjalankan tugas sehari-hari di lingkungan sekolah.
Menurutnya, Disdikbud telah menganggarkan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk guru non-ASN. Program tersebut diharapkan memberikan perlindungan ketika tenaga pendidik mengalami risiko yang berkaitan dengan pekerjaannya.
“Guru non-ASN juga harus mendapatkan perlindungan. Karena itu, kami menganggarkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mereka sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap tenaga pendidik,” ujarnya, Jumat (20/11).
Selain jaminan ketenagakerjaan, persoalan perlindungan hukum juga menjadi perhatian. Mulyono menyebut, guru memiliki organisasi profesi yang dapat menjadi tempat untuk menyampaikan persoalan maupun memperoleh pendampingan ketika menghadapi masalah hukum.
Dalam hal ini, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memiliki peran sebagai wadah yang menjembatani kepentingan para tenaga pendidik. Organisasi tersebut juga memiliki perangkat kelembagaan, termasuk lembaga bantuan hukum.
“Kalau berkaitan dengan perlindungan hukum, guru bisa memanfaatkan wadah PGRI. Di dalam organisasi itu terdapat perangkat yang dapat membantu menjembatani persoalan hukum yang dihadapi anggota,” jelasnya.
Mulyono menilai keberadaan organisasi profesi penting karena guru tidak selalu berhadapan dengan persoalan yang berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar. Dalam kondisi tertentu, tenaga pendidik juga membutuhkan pendampingan agar dapat menjalankan profesinya dengan aman.
Dia turut menyinggung penguatan struktur organisasi PGRI hingga tingkat kecamatan. Pelantikan pengurus cabang di sejumlah kecamatan diharapkan membuat organisasi semakin dekat dengan para guru di wilayah masing-masing.
Dengan struktur yang lebih lengkap, penyampaian persoalan dan koordinasi antaranggota diharapkan berjalan lebih efektif.
“Penguatan organisasi sampai tingkat kecamatan penting agar guru memiliki wadah yang dekat dengan tempat mereka bertugas. Jadi, ketika ada persoalan, ada saluran organisasi yang bisa dimanfaatkan,” katanya.
Disdikbud berharap perlindungan ketenagakerjaan dan keberadaan organisasi profesi dapat memberikan rasa aman bagi tenaga pendidik. Dengan begitu, guru dapat lebih fokus menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (ADV)
