SANGATTA – Penataan koperasi tidak aktif di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) ternyata tidak cukup dilakukan dengan menghapus nama dari daftar administrasi. Sejumlah koperasi yang sudah lama tidak menjalankan kegiatan masih memiliki persoalan hukum, mulai dari legalitas pendirian hingga aset dan kewajiban keuangan yang harus diselesaikan.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kutim Marhadyn mengungkapkan, hampir separuh dari total 1.482 koperasi yang terdata masuk kategori merah atau tidak aktif. Kondisi tersebut diketahui melalui pemetaan dalam aplikasi Sistem Informasi Gerak Cepat dan Tepat (SIGAP).
Menurutnya, sebagian koperasi berstatus tidak aktif merupakan warisan administrasi sebelum pemekaran Kutim dari kabupaten induk. Meski kegiatan organisasinya sudah berhenti, secara hukum koperasi tersebut masih tercatat sebagai badan usaha yang memiliki legalitas.
“Persoalannya tidak sesederhana menghapus koperasi yang sudah tidak berjalan. Ada yang masih memiliki akta pendirian, ada pula yang mempunyai aset milik anggota maupun kewajiban utang-piutang. Karena itu, penanganannya harus melalui prosedur yang benar,” katanya, Rabu (18/11).
Marhadyn menjelaskan, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu tidak ada persoalan yang tertinggal sebelum mengusulkan pencabutan status kelembagaan. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah mengumumkan rencana penonaktifan kepada masyarakat selama tiga bulan.
Apabila selama masa pengumuman tersebut tidak ada keberatan dari publik, pemerintah daerah dapat melanjutkan proses pengusulan pencabutan status kelembagaan kepada kementerian terkait.
“Selama tiga bulan itu masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan keberatan. Jika tidak ada komplain, barulah kami bisa mengajukan proses pencabutan kelembagaannya sesuai ketentuan,” jelasnya.
Di luar kategori merah, Diskop UKM juga menemukan koperasi berstatus kuning. Kategori ini menggambarkan koperasi yang masih memiliki aktivitas, tetapi sedang menghadapi persoalan dalam pengelolaan organisasi maupun usaha.
Pembinaan akan diarahkan pada perbaikan tata kelola, termasuk memastikan rapat anggota tahunan (RAT) dilaksanakan secara rutin dan memperkuat permodalan.
Sementara itu, koperasi berstatus hijau merupakan kelompok yang dinilai masih aktif dan memiliki perkembangan usaha baik.
Marhadyn menegaskan, pemetaan tersebut bukan sekadar pengelompokan administratif. Pemerintah ingin mengetahui koperasi yang masih bisa diselamatkan dan mana yang harus ditertibkan agar pengembangan ekonomi berbasis koperasi tidak terus terbebani kelembagaan yang sudah tidak berjalan.
“Koperasi yang masih berpeluang berkembang harus kami sehatkan melalui pembinaan. Kami ingin keberadaan koperasi benar-benar memberikan manfaat ekonomi kepada anggota, bukan hanya tercatat dalam administrasi,” pungkasnya. (ADV)
