SANGATTA – Keterbukaan informasi kelembagaan koperasi melalui aplikasi Sistem Informasi Gerak Cepat dan Tepat (SIGAP) Koperasi Kutai Timur (Kutim) tetap disertai pembatasan terhadap data pribadi. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kutim memastikan informasi sensitif, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), tidak ditampilkan kepada publik.
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Diskop UKM Kutim, Firman Wahyudi, mengatakan sistem tersebut memang dirancang agar masyarakat dapat mengakses sejumlah informasi koperasi. Namun, tidak seluruh data yang tersimpan di dalam aplikasi dapat dibuka secara umum.
“Tidak semua data bisa kami tampilkan. Ada penyaringan di dalam sistem, salah satunya NIK yang memang tidak kami tampilkan kepada masyarakat,” ujarnya, Selasa (17/11).
Firman menjelaskan, informasi yang dapat diakses publik lebih difokuskan pada data kelembagaan. Di antaranya nama pengurus, alamat koperasi, mitra kerja, jumlah anggota, serta titik koordinat lokasi koperasi.
Pembatasan itu dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa harus mengakses data pribadi pengurus maupun anggota koperasi.
“Yang bisa dilihat masyarakat itu informasi umum, seperti siapa pengurusnya, alamat koperasinya, bermitra dengan siapa, berapa jumlah anggotanya, dan lokasi koperasinya,” jelasnya.
Selain persoalan akses, keakuratan data juga menjadi perhatian dalam pengelolaan SIGAP. Firman menyebut informasi yang dimasukkan ke dalam sistem bersumber dari laporan resmi koperasi, termasuk laporan rapat anggota tahunan (RAT).
Dengan menggunakan laporan tersebut sebagai dasar penginputan, Diskop UKM memiliki acuan dalam menghimpun data kelembagaan koperasi. Data yang ditampilkan tidak semata-mata berasal dari informasi yang dimasukkan tanpa dasar administrasi.
“Dasar kami menginput data adalah laporan dari koperasi, termasuk laporan rapat anggota tahunan. Jadi, data yang dimasukkan mengacu pada laporan yang mereka sampaikan,” katanya.
SIGAP sendiri dikembangkan untuk mengintegrasikan pendataan, pelayanan administrasi, serta pemantauan perkembangan koperasi di Kutim. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh informasi kelembagaan.
Firman menambahkan, aplikasi tersebut akan terus menjalani pemeliharaan dan pengembangan setiap tahun. Pembaruan diperlukan agar sistem dapat mengikuti kebutuhan pelayanan koperasi sekaligus meningkatkan kemudahan penggunaannya.
“Ke depan sistem ini akan terus kami tingkatkan. Ada pemeliharaan setiap tahun supaya layanan dan fitur yang tersedia semakin baik,” tuturnya.
Dengan pembatasan akses terhadap informasi sensitif dan penggunaan laporan resmi sebagai dasar pendataan, Diskop UKM berharap SIGAP dapat menjadi sarana informasi koperasi yang terbuka sekaligus tertata. (ADV)
