
SANGATTA – Legalitas usaha masih menjadi pekerjaan besar dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Hasil survei Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) menunjukkan, baru sekitar 27,1 persen dari populasi UMKM di daerah tersebut yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kepala Diskop UKM Kutim Marhadyn mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian karena legalitas merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Bahkan, kepemilikan NIB juga menjadi persyaratan dalam sejumlah program pemerintah, termasuk pengajuan bantuan permodalan.
Karena itu, Diskop UKM tidak hanya berupaya memperluas akses legalitas, tetapi juga meningkatkan kemampuan pelaku usaha melalui program pelatihan. Sebanyak 11 seri pelatihan disiapkan dengan sasaran utama pengusaha dari kalangan milenial dan generasi Z.
“Kami ingin membangun lebih banyak pengusaha muda yang memiliki kemampuan mengembangkan usaha. Karena itu, pelatihan kami arahkan terutama kepada generasi milenial dan Gen Z yang memiliki kreativitas serta peluang besar untuk mengembangkan bisnis dalam jangka panjang,” ujarnya, Rabu (18/11).
Marhadyn menilai, generasi muda memiliki potensi untuk menciptakan model usaha baru. Kemampuan beradaptasi, berkolaborasi, dan mengembangkan gagasan menjadi modal penting dalam menghadapi persaingan dunia usaha.
Selain peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pemerintah juga ingin mendorong pemanfaatan komoditas unggulan daerah sebagai bahan pengembangan usaha. Salah satunya adalah nanas yang dinilai memiliki peluang untuk diolah menjadi produk bernilai tambah.
Menurutnya, potensi komoditas lokal harus diikuti kreativitas pelaku usaha dalam menciptakan produk. Dengan demikian, UMKM tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk olahan yang memiliki daya saing lebih tinggi.
“Kami juga sedang melihat produk unggulan apa saja yang bisa dikembangkan menjadi usaha baru. Nanas dan komoditas lainnya memiliki peluang untuk diolah sehingga menghasilkan produk yang lebih bernilai, bahkan berpotensi menembus pasar internasional,” katanya.
Di sisi lain, rendahnya kepemilikan NIB menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bertahap. Dari hampir 40 ribu UMKM yang tersebar di Kutim, masih banyak pelaku usaha yang belum mengurus identitas legalitas tersebut.
Marhadyn berharap ke depan seluruh pelaku UMKM memiliki NIB agar lebih mudah mengakses pembinaan, fasilitas pemerintah, dan peluang pengembangan usaha.
“Target kami bukan hanya membuat UMKM bertambah jumlahnya, tetapi juga meningkatkan kualitasnya. Legalitas harus diperkuat, kemampuan pengusaha ditingkatkan, dan akses pembiayaan dibuka agar UMKM bisa naik kelas,” pungkasnya. (ADV)
