Data Kelembagaan Koperasi Kutim Kini Bisa Diakses Publik

17 November 2026
740 dilihat
1 min read
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Diskop UKM Kutim, Firman Wahyudi.
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Diskop UKM Kutim, Firman Wahyudi.

SANGATTA – Masyarakat kini dapat mengakses sejumlah informasi kelembagaan koperasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui aplikasi Sistem Informasi Gerak Cepat dan Tepat (SIGAP) Koperasi. Platform digital yang dikembangkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kutim itu membuka akses informasi agar data koperasi lebih mudah diketahui publik.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Diskop UKM Kutim, Firman Wahyudi, mengatakan keterbukaan informasi menjadi salah satu manfaat yang ingin dihadirkan melalui aplikasi tersebut. Masyarakat dapat melihat sejumlah informasi dasar mengenai koperasi tanpa harus datang langsung ke kantor dinas.

“Silakan masyarakat mengakses. Memang ada informasi yang bisa dilihat secara umum, sehingga masyarakat juga bisa mengetahui kondisi dan identitas kelembagaan koperasi yang terdaftar,” ujarnya.

Informasi yang dapat ditampilkan antara lain nama pengurus, alamat koperasi, mitra kerja, jumlah anggota, hingga titik koordinat lokasi koperasi. Data tersebut diharapkan memudahkan masyarakat maupun pemangku kepentingan untuk mengetahui keberadaan dan perkembangan koperasi di Kutim.

BACA JUGA  Nasib Nelayan Kutim Terkatung-katung, DPRD Soroti Pencabutan Kewenangan Kelola Laut ke Provinsi

Menurut Firman, akses informasi tersebut juga dapat mendukung pemantauan terhadap kelembagaan koperasi. Dengan data yang tersedia secara digital, masyarakat memiliki sarana untuk mengenali koperasi, termasuk mengetahui lokasi dan pihak yang mengelolanya.

“Informasi seperti siapa pengurusnya, alamatnya di mana, bermitra dengan siapa, jumlah anggotanya berapa, sampai titik koordinatnya dapat dilihat melalui sistem,” jelasnya.

Pengembangan SIGAP juga menjadi bagian dari upaya Diskop UKM memperbaiki tata kelola data koperasi. Sebelumnya, informasi kelembagaan perlu dihimpun dan dikelola melalui proses administrasi. Dengan sistem digital, pendataan dan penyampaian informasi diharapkan lebih terintegrasi.

Meski membuka akses bagi publik, Firman menyebut tidak seluruh informasi ditampilkan. Diskop UKM menerapkan penyaringan terhadap data tertentu agar informasi pribadi tidak tersebar secara terbuka.

BACA JUGA  Bukan Perintah, Tuntunan: Model Kemitraan Baru Pemerintah Kutim dalam Mengelola CSR

“Tidak semua data bisa kami tampilkan. Ada bagian yang difilter, misalnya nomor induk kependudukan atau NIK, karena itu termasuk informasi yang tidak perlu dibuka untuk umum,” katanya.

Pembatasan tersebut menjadi bagian dari pengelolaan informasi dalam SIGAP. Dengan demikian, keterbukaan data kelembagaan tetap dapat berjalan tanpa harus menampilkan seluruh informasi yang bersifat pribadi.

Firman berharap keberadaan aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat dan pengelola koperasi. Selain mempermudah akses informasi, SIGAP diharapkan mendorong pengelolaan data koperasi di Kutim menjadi lebih tertib dan transparan. (ADV)

Jangan Lewatkan