Benahi Data Perlinsos Digital, Pemkab Kutim Minta Sterilkan Bansos dari Praktik Nepotisme

15 November 2026
519 dilihat
1 min read
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi.
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi.

SANGATTA – ​Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperketat pengawasan dan validasi data penerima bantuan sosial guna mengikis habis ketimpangan di lapangan. Melalui pengenalan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang melibatkan jajaran ketua RT, lurah, dan kepala desa, pemkab bertekad menutup celah kesalahan sasaran dalam penyaluran jaring pengaman sosial.

​Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menyoroti tajam masih maraknya aduan masyarakat terkait warga yang secara ekonomi mampu tetapi justru menikmati fasilitas bantuan, sementara warga miskin tereksklusi. Tingginya frekuensi aduan yang masuk hingga ke kediaman pejabat daerah menunjukkan perlunya reformasi moral dalam proses pendataan di tingkat tapak.

​Dalam arahannya, Mahyunadi menekankan bahwa adopsi teknologi digital dalam bentuk aplikasi pendataan tidak akan berdampak maksimal apabila mentalitas aparatur pengentri data tidak didasari oleh kejujuran dan objektivitas.

BACA JUGA  KEK Maloy Dinilai Belum 'Angkat Gigi' untuk Genjot Industri Hilir CPO

​“Digitalisasi pada dasarnya hanyalah perangkat bantu untuk mempermudah kerja administrasi, bukan solusi instan. Kualitas dan akurasi data tetap sepenuhnya ditentukan oleh integritas manusia yang berada di posisi paling dekat dengan realitas warga di lapangan,” jelas Mahyunadi.

​Para ketua RT ditempatkan sebagai garda terdepan verifikasi data karena dianggap paling memahami denyut kehidupan sosial tetangganya, mulai dari kepala keluarga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga kaum lansia telantar. Mahyunadi menuntut keberanian moral para ketua RT untuk melaporkan pembaruan status ekonomi warga secara transparan.

​Selain aspek akurasi data, pimpinan daerah Kutim ini juga dengan tegas melarang keras segala bentuk intervensi subjektif dalam penentuan kuota penerima manfaat. Praktik kolusi dan nepotisme yang kerap menitipkan nama kerabat atau pihak-pihak berelasi dekat dengan pemegang kekuasaan harus diberantas tuntas.

BACA JUGA  Tekan Risiko Kanker Serviks, Dinkes Kutim Perluas Layanan Pap Smear Gratis ke Seluruh Kecamatan

​“Kita harus mendudukkan persoalan ini pada koridor yang benar; bahwa bantuan sosial merupakan hak konstitusional kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan, bukan instrumen bagi-bagi hadiah. Penyaluran mutlak berdasar kriteria objektif, dan haram hukumnya menunjuk penerima atas dasar kedekatan personal, nepotisme, ataupun tekanan kepentingan tertentu,” tegas Mahyunadi. (ADV)

Jangan Lewatkan