SANGATTA – Kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besaran insentif tenaga pendidik di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menyebut, penyesuaian anggaran berpotensi berdampak terhadap insentif guru karena pemerintah daerah harus mematuhi batas belanja pegawai maksimal 30 persen.
Kepala Disdikbud Kutim Mulyono menjelaskan, insentif yang diberikan kepada guru merupakan tambahan di luar gaji dan tunjangan sertifikasi. Namun, komponen tersebut tetap masuk dalam perhitungan belanja pegawai sehingga tidak bisa dipisahkan dari kemampuan APBD.
Dia mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya memiliki perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Hanya saja, kebijakan tersebut harus berjalan dalam koridor regulasi pengelolaan keuangan daerah.
“Pemerintah daerah tentu ingin memberikan perhatian lebih kepada guru. Namun, ada aturan yang harus dipatuhi. Belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen, sedangkan insentif guru juga masuk dalam komponen tersebut,” ujar Mulyono, Sabtu (21/11).
Menurutnya, ketika kapasitas APBD mengalami penurunan, ruang anggaran untuk belanja pegawai ikut terpengaruh. Dampaknya, kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan besaran insentif seperti tahun-tahun sebelumnya menjadi lebih terbatas.
Kondisi itu, lanjut dia, bukan berarti pemerintah daerah sengaja mengurangi perhatian terhadap tenaga pendidik. Penyesuaian dilakukan karena adanya batasan fiskal yang harus dipenuhi agar pengelolaan anggaran tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintah pusat.
“Kalau kemampuan APBD menurun, tentu ruang belanja pegawai juga ikut menyesuaikan. Kami tidak bisa memaksakan pemberian insentif apabila nantinya justru membuat belanja pegawai melewati batas yang ditentukan,” jelasnya.
Mulyono mengingatkan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah daerah. Karena itu, pemberian insentif harus memperhitungkan kemampuan anggaran sekaligus kepatuhan terhadap regulasi.
Meski demikian, dia menilai keberadaan insentif tetap menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap guru. Sebab, tidak semua daerah memiliki kebijakan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik di luar gaji dan sertifikasi.
“Walaupun mungkin nilainya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, pemerintah daerah masih berupaya memberikan insentif. Ini patut disyukuri karena ada daerah lain yang tidak memiliki kebijakan serupa,” katanya.
Disdikbud berharap penyesuaian tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari kondisi fiskal daerah. Di sisi lain, pemerintah tetap dituntut menjaga keberlangsungan pelayanan pendidikan dan memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik sesuai kemampuan keuangan yang tersedia. (ADV)
