SANGATTA – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapatkan suntikan dukungan anggaran sekitar Rp3,7 miliar dari pemerintah pusat.
Dana darurat ini tidak sepenuhnya terpusat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim, melainkan juga dialokasikan langsung ke sejumlah kecamatan yang menjadi titik rawan maupun terdampak kebakaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kutim, Khairunisanur, menjelaskan bahwa bantuan anggaran darurat tersebut difokuskan untuk mempercepat respons dan penanganan karhutla secara langsung di lapangan. Menurut dia, pelibatan wilayah kecamatan sangat krusial mengingat luasnya cakupan wilayah serta karakteristik medan yang kerap dihadapi saat terjadi kebakaran lahan.
“Bantuan dari presiden sekitar Rp3,7 miliar itu tidak hanya untuk BPBD. Ada beberapa kecamatan yang terdampak karhutla juga mendapatkan alokasi dari dana darurat tersebut,” ujarnya.
Skema dukungan anggaran ini disebut telah mulai berjalan sejak 30 Oktober lalu. Selain membiayai kebutuhan operasional penanganan di lapangan, dana tersebut juga diarahkan untuk memberikan tambahan insentif bagi para personel yang terjun langsung dalam operasi pemadaman dan pengendalian api.
BPBD menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan banyak pihak. Di lapangan, unsur yang bertugas tidak hanya berasal dari tim BPBD, tetapi juga melibatkan aparatur kecamatan, masyarakat setempat, serta pihak terkait lainnya yang bahu-membahu mencegah meluasnya kebakaran.
Khairunisanur menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya mengakomodasi kebutuhan para petugas garda terdepan yang berjibaku memadamkan api dan menjaga kawasan rawan. Meski demikian, setiap kebijakan pengalokasian anggaran tetap harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
Sebelumnya, langkah-langkah penguatan dukungan anggaran untuk penanggulangan bencana ini juga telah dikomunikasikan dan dibahas bersama Komisi C DPRD Kutai Timur.
“Kami sudah berupaya melalui Komisi C DPRD. Untuk tambahan anggaran lainnya, mungkin akan kami perjuangkan lagi pada tahun depan,” katanya.
Melalui dukungan dana darurat ini, BPBD berharap penanganan karhutla di Kutai Timur dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran, terutama di kecamatan-kecamatan yang membutuhkan mobilitas personel serta dukungan operasional secara langsung di tengah potensi ancaman kebakaran lahan. (ADV)
