SANGATTA – Pendidikan kesetaraan Paket C masih kerap dipandang sebagai jalur alternatif untuk memperoleh ijazah setara sekolah menengah atas (SMA) tanpa harus mengikuti proses belajar seperti sekolah formal. Anggapan tersebut diluruskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Kepala Disdikbud Kutim Mulyono menegaskan, program Paket C tetap merupakan layanan pendidikan yang memiliki kurikulum, proses pembelajaran, serta ketentuan yang harus dipenuhi peserta didik.
Menurutnya, pendidikan kesetaraan disediakan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal. Faktor usia maupun kondisi tertentu kerap menjadi alasan seseorang memilih pendidikan nonformal.
“Paket C itu setara dengan pendidikan formal. Jangan sampai muncul anggapan bahwa peserta hanya mendaftar, mengikuti ujian, kemudian langsung mendapatkan ijazah. Di sana tetap ada proses pembelajaran yang harus dijalani,” kata Mulyono, Rabu (18/11).
Dia menjelaskan, layanan pendidikan nonformal di Kutim berada di bawah bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (PAUD dan PNF) Disdikbud. Pelaksanaannya didukung lembaga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Saat ini, Kutim memiliki satu SKB berstatus negeri dan 19 PKBM yang dikelola masyarakat atau pihak swasta. Lembaga tersebut menjadi tempat penyelenggaraan berbagai program pendidikan kesetaraan, termasuk Paket A, Paket B, dan Paket C.
“Di Kutim ada satu SKB dan 19 PKBM. Lembaga-lembaga tersebut menjadi bagian dari pelayanan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang membutuhkan kesempatan melanjutkan atau menuntaskan pendidikan,” jelasnya.
Mulyono menyebut, peserta pendidikan kesetaraan tetap mendapatkan materi pembelajaran sesuai kurikulum. Pola pelaksanaannya memang berbeda dengan sekolah formal karena menyesuaikan karakteristik dan kondisi peserta didik.
Kegiatan belajar dapat dijadwalkan secara berkala, termasuk dengan pertemuan beberapa kali dalam sepekan. Namun, fleksibilitas waktu tersebut bukan berarti peserta dibebaskan dari kewajiban mengikuti pembelajaran.
Dia juga menegaskan bahwa peserta program pendidikan kesetaraan tetap terdata dalam sistem pendataan pendidikan nasional.
“Pembelajarannya tetap ada, kurikulumnya juga ada. Peserta didik terdaftar dalam sistem pendataan pendidikan. Jadi, pendidikan kesetaraan ini bukan jalur instan untuk mendapatkan ijazah,” tegasnya.
Mulyono berharap masyarakat tidak lagi memandang rendah pendidikan kesetaraan. Program tersebut justru menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi warga yang tidak memiliki kesempatan menyelesaikan sekolah melalui jalur reguler.
Disdikbud juga berkepentingan memastikan lembaga penyelenggara menjalankan kegiatan belajar sesuai ketentuan agar kualitas layanan pendidikan nonformal tetap terjaga. (ADV)
