Evaluasi Kepatuhan Pasca-Izin OSS, DLH Kutim Tekankan Pentingnya Pengelolaan Limbah Sektor Kuliner

15 November 2026
388 dilihat
1 min read
​Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kutim, Nurrahmi Asmalia.
​Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kutim, Nurrahmi Asmalia.

SANGATTA – ​Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Timur terus mengintensifkan langkah-langkah pengawasan terhadap aktivitas usaha seiring dengan makin masifnya kemudahan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Meskipun digitalisasi birokrasi berhasil memangkas hambatan investasi bagi pelaku usaha kecil, pemenuhan komitmen pelestarian lingkungan hidup tetap menjadi prioritas utama yang harus dikawal secara ketat.

​Selama ini, perhatian publik terhadap regulasi lingkungan kerap tertuju pada korporasi besar. Padahal, akumulasi limbah dari sektor usaha skala kecil dan pusat kuliner di area permukiman turut menyumbangkan tekanan signifikan terhadap kebersihan lingkungan perkotaan apabila luput dari penanganan yang memadai.

​Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kutim, Nurrahmi Asmalia, memaparkan bahwa entitas usaha berskala mikro dan kecil umumnya menyelesaikan kewajiban legalitas lingkungannya secara ringkas melalui penerbitan SPPL via sistem OSS.

BACA JUGA  Dinas Perikanan Kutim 'Pindah Haluan', Fokus ke Budidaya Kolam dan Darat

​“Untuk kategori usaha seperti toko eceran atau warung makan, sebagian besar tidak dibebani dokumen analisis besar, melainkan cukup membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang terintegrasi di OSS,” jelas Nurrahmi.

​Walau proses perizinannya dipermudah secara elektronik, DLH Kutim mencatat bahwa kepatuhan operasional pasca-izin masih memerlukan pendampingan intensif. Sektor usaha makanan dan minuman menjadi salah satu fokus pengawasan karena karakteristik produksinya yang menghasilkan sampah harian secara kontinu.

​Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah daerah memilih langkah preventif melalui penguatan edukasi publik. Kesadaran mandiri dari para pelaku usaha dinilai lebih efektif dibandingkan penindakan semata.

​“Mengingat masih perlunya peningkatan pemahaman di kalangan pelaku usaha, kami berkomitmen untuk memperluas program sosialisasi, khususnya terkait tata cara pemilahan dan pengelolaan sampah mandiri di tempat usaha,” tambahnya.

BACA JUGA  Pernikahan Dini Bukan Solusi, Kutim Gencarkan Pencegahan

​Langkah strategis ini menegaskan bahwa Pemkab Kutim berupaya menjaga keseimbangan antara iklim investasi yang ramah dan kelestarian ekologi daerah, sehingga kemudahan berusaha dapat berjalan seiring dengan terjaganya kualitas lingkungan hidup masyarakat. (ADV)

Jangan Lewatkan