
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmen seriusnya dalam melakukan pembenahan total terhadap sistem tata kelola birokrasi demi mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Aspek kecepatan dan efisiensi dalam proses pengurusan izin usaha serta investasi kini menjadi sorotan utama agar iklim penanaman modal di wilayah ini tidak lagi terhambat oleh prosedur administratif yang berbelit-belit.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah yang membidangi pelayanan publik agar bekerja dengan orientasi hasil yang cepat, efektif, dan responsif.
Menurutnya, kecepatan dalam penerbitan izin merupakan kunci utama untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif serta ramah bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kutai Timur.
Mahyunadi mengingatkan bahwa rantai birokrasi yang lamban dan kaku hanya akan menjadi batu sandungan yang mematikan potensi ekonomi daerah. Oleh sebab itu, jajaran birokrasi dituntut untuk lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan dunia usaha saat ini.
“Kita harus menghindari segala bentuk prosedur yang terlalu panjang dan berlarut-larut. Jangan sampai birokrasi yang lambat justru menjadi penghambat utama masuknya investasi yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat,” ujar Mahyunadi.
Dengan adanya percepatan layanan, Mahyunadi tetap menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas lembaga. Langkah kehati-hatiann ini diperlukan agar seluruh rangkaian proses administrasi tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku serta memberikan kepastian kepatuhan bagi para pelaku usaha.
Selain pembenahan internal birokrasi, pemerintah daerah juga memandang bahwa pelibatan aktif sektor swasta merupakan sebuah keniscayaan. Pemkab Kutim menyadari keterbatasan fiskal dan struktural, sehingga sinergi strategis antara pemangku kebijakan dan kalangan pebisnis menjadi motor penggerak utama dalam mengoptimalkan potensi kekayaan daerah agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. (ADV)
