Investasi Rp40 Triliun Masuk Kutim, Pemkab Kawal Kuota 80 Persen Pekerja Lokal

20 November 2026
460 dilihat
2 mins read

SANGATTA – Rencana investasi baru senilai Rp40 triliun di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membuka peluang penyerapan ribuan tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Kutim menegaskan perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut harus memperhatikan ketentuan komposisi 80 persen tenaga kerja lokal dan 20 persen pekerja dari luar daerah agar pertumbuhan investasi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2024. Pemerintah daerah kini memperkuat pendataan dan pengawasan untuk mengukur kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan tersebut.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutim, Sulisman, mengatakan penerapan aturan ketenagakerjaan menjadi perhatian pemerintah seiring berkembangnya investasi di wilayah tersebut.

“Setiap perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur harus memperhatikan ketentuan komposisi tenaga kerja lokal 80 persen dan nonlokal 20 persen. Kami terus memperkuat pendataan dan pengawasan agar pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2022 dan Perbup Nomor 6 Tahun 2024 benar-benar berjalan, bukan hanya menjadi aturan di atas kertas,” tegas Sulisman saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026).

Salah satu investasi yang menjadi perhatian adalah rencana pengembangan usaha Ithaca Group atau Kaltim Nusantara Coal (KNC). Wakil Bupati Kutim Mahyunadi sebelumnya menyampaikan proyeksi perusahaan tersebut dapat menyerap hingga 6.000 tenaga kerja pada 2027.

BACA JUGA  Kutim Dikebut Bangun 1.700 Septic Tank, Target Tuntas Sebelum 2030

Apabila proyeksi itu terealisasi dan ketentuan komposisi 80:20 diterapkan terhadap seluruh posisi, sekitar 4.800 kesempatan kerja diperuntukkan bagi tenaga kerja lokal. Sementara itu, sebanyak 1.200 posisi lainnya dapat diisi pekerja dari luar daerah.

Perhitungan tersebut masih berupa simulasi berdasarkan proyeksi kebutuhan tenaga kerja, bukan angka rekrutmen yang telah ditetapkan perusahaan. Hingga wawancara dilakukan, Distransnaker Kutim belum menerima informasi resmi mengenai kebutuhan pekerja, jumlah formasi, maupun kualifikasi jabatan dari Ithaca Group atau KNC.

Sulisman menjelaskan, sejumlah perusahaan telah melaporkan komposisi tenaga kerjanya kepada pemerintah daerah. Namun, pelaporan belum mencakup seluruh perusahaan sehingga tingkat kepatuhan secara keseluruhan belum dapat dipastikan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Distransnaker sedang menyiapkan formulasi perhitungan jumlah pekerja lokal dan nonlokal pada masing-masing perusahaan. Pendataan ini diperlukan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan regulasi sekaligus menentukan langkah pengawasan berikutnya.

Selain memastikan kepatuhan perusahaan, pemerintah daerah menghadapi tantangan kesiapan tenaga kerja lokal. Kebutuhan industri mensyaratkan keterampilan dan kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi pencari kerja agar dapat bersaing dalam proses perekrutan.

BACA JUGA  Pemkab Kutim dan FKUB Perkuat Harmoni Masyarakat

“Peluang investasi dan penyerapan tenaga kerja yang besar harus bisa dimanfaatkan masyarakat Kutai Timur. Karena itu, kompetensi tenaga kerja lokal perlu kita tingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan industri. Perusahaan juga diharapkan berkontribusi melalui program CSR (corprorate social responsibility) dan pelatihan tenaga kerja,” ujarnya.

Distransnaker mendorong perusahaan berpartisipasi dalam peningkatan kompetensi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Dukungan tersebut dapat diarahkan pada pembiayaan pelatihan dan pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Peningkatan kapasitas pencari kerja juga membutuhkan dukungan anggaran pemerintah agar pelatihan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Langkah tersebut berkaitan dengan target pembangunan daerah untuk mendorong penyerapan 50.000 tenaga kerja.

Dalam pelayanan informasi ketenagakerjaan, masyarakat dapat berkoordinasi dengan Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) Distransnaker Kutim. Pemerintah daerah juga menyediakan SIMDATRIS atau Sistem Informasi Manajemen Data Terintegrasi untuk layanan informasi lowongan, pendaftaran perusahaan, dan pengelolaan data ketenagakerjaan.

Distransnaker selanjutnya akan memperkuat pelaporan komposisi pekerja dan koordinasi dengan perusahaan, termasuk meminta kejelasan kebutuhan tenaga kerja dari investasi yang direncanakan. Data tersebut diperlukan untuk menyiapkan pelatihan sekaligus mengawasi penerapan prioritas pekerja lokal. (ADV/ProkopimKutim/UB)