SANGATTA – Realisasi investasi Kabupaten Kutai Timur (Kutim) secara aktual telah mencapai sekitar Rp14,5 triliun dari target Rp18 triliun sepanjang 2026. Pemerintah daerah optimistis sasaran tersebut tercapai hingga Desember, meskipun sebagian investasi belum masuk dalam pencatatan resmi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim, Novian Prananta, mengungkapkan terdapat sekitar Rp4,8 triliun investasi yang belum tercatat dalam laporan resmi. Keterlambatan tersebut berkaitan dengan batas waktu pelaporan pada 15 Oktober 2026.
“Secara riil, capaian investasi kita sebenarnya sudah mencapai sekitar Rp14,5 triliun. Hanya saja, ada sekitar Rp4,8 triliun yang belum sempat masuk dalam pencatatan resmi karena keterbatasan waktu pelaporan,” jelas Novian di sela peluncuran aplikasi SIGAP Koperasi di Ruang Meranti, Sekretariat Kabupaten, belum lama ini.
Menurut Novian, nilai investasi yang belum tercatat akan dimasukkan dalam laporan triwulan IV. Hingga triwulan III, angka realisasi yang telah tercatat secara resmi masih berada pada kisaran Rp10 triliun hingga Rp11 triliun.
“Kami optimistis target Rp18 triliun bisa tercapai hingga akhir tahun. Apalagi, masih ada investasi yang akan masuk dalam pencatatan triwulan IV,” tegasnya.
Optimisme tersebut turut didukung capaian tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, investasi Kutim mencapai Rp20,07 triliun atau 160,06 persen dari target Rp12,5 triliun, sekaligus menempatkan kabupaten tersebut pada peringkat kedua realisasi investasi tertinggi di Kalimantan Timur.
Namun, besarnya nilai investasi masih menyisakan tantangan terkait keberagaman sektor ekonomi. Aktivitas penanaman modal di Kutim selama ini didominasi pertambangan dan perkebunan, sementara sejumlah sektor potensial belum berkembang secara optimal.
“Selama ini, sektor pertambangan dan perkebunan masih menjadi dua sektor yang mendominasi kontribusi investasi di Kutim,” ungkap Novian.
DPMPTSP mulai mengarahkan perhatian pada peluang investasi di bidang perikanan, pertanian pangan, industri pengolahan, pariwisata, logistik, dan energi terbarukan. Pengembangan sektor tersebut diharapkan memperluas sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
Komoditas lokal seperti pisang, kakao, nanas, dan hasil tangkapan nelayan dinilai memiliki peluang dikembangkan melalui industri pengolahan. Kegiatan hilirisasi dapat meningkatkan nilai ekonomi produk sekaligus membuka kesempatan usaha bagi pelaku ekonomi setempat.
Peluang lain terdapat pada sektor pariwisata, termasuk kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat, gua prasejarah, wisata bahari, dan kekayaan budaya masyarakat. Pengembangannya membutuhkan investasi pada fasilitas akomodasi, transportasi, jasa perjalanan, serta kegiatan ekonomi kreatif.
Novian juga menyoroti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) sebagai salah satu potensi pengembangan industri pengolahan dan distribusi. Pemanfaatan kawasan tersebut memerlukan dukungan infrastruktur, utilitas, kepastian lahan, dan konektivitas logistik.
“Kami ingin investasi yang masuk ke Kutai Timur tidak hanya besar dari sisi nilai, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi daerah. Karena itu, peluang investasi di sektor non-tambang perlu dipromosikan lebih serius, termasuk mendorong hilirisasi produk lokal, memperkuat kemitraan dengan UMKM, serta membuka peluang bagi investor untuk mengembangkan potensi ekonomi di berbagai wilayah,” tambahnya.
Untuk mendukung arah tersebut, DPMPTSP mendorong penyusunan peta peluang investasi yang memuat lokasi proyek, potensi bahan baku, kebutuhan modal, akses pasar, dan kesiapan infrastruktur.
Koordinasi dengan Bappeda, perangkat daerah teknis, pengelola kawasan industri, perguruan tinggi, dan dunia usaha juga diperlukan untuk menyiapkan proyek investasi yang layak ditawarkan kepada calon investor. (ADV/ProkopimKutim/UB)
