Disdukcapil Kutim Libatkan RT Perbaiki Data Penduduk

19 November 2026
452 dilihat
2 mins read

SANGATTA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengembangkan program pemutakhiran data kependudukan berbasis Rukun Tetangga (RT) untuk mengatasi perbedaan jumlah penduduk antara catatan administrasi pemerintah dan kondisi sebenarnya di lapangan.

Program tersebut diarahkan untuk menyandingkan data resmi kependudukan dengan buku induk warga yang dikelola pengurus RT. Melalui langkah ini, pemerintah daerah berupaya memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai jumlah penduduk, termasuk warga pendatang yang tinggal di Kutim tetapi masih memiliki dokumen kependudukan dari daerah asal.

Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah, menjelaskan bahwa perbedaan angka penduduk tidak selalu disebabkan kesalahan pencatatan. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan perbedaan dasar pendataan yang digunakan pemerintah dan pengurus lingkungan.

“Disdukcapil mencatat penduduk berdasarkan prinsip de jure atau domisili sesuai dokumen hukum, sedangkan pendataan di lapangan oleh RT cenderung berdasarkan de facto atau keberadaan seseorang secara fisik,” terangnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurut Jumeah, pendekatan de jure mengacu pada status kependudukan berdasarkan dokumen administrasi yang berlaku. Sementara itu, pendekatan de facto menggambarkan keberadaan seseorang di suatu wilayah tanpa selalu mempertimbangkan kesesuaian alamat pada dokumen kependudukannya.

BACA JUGA  Donasi Warga Kutim Bantu Korban Gempa NTT, LAZ Swara Salurkan Rumah dan Dana Pesantren

Perbedaan tersebut terlihat terutama di kawasan yang menjadi tujuan kedatangan pekerja dari luar daerah. Salah satu contohnya ialah wilayah perkebunan yang menampung banyak tenaga kerja dengan identitas kependudukan dari kabupaten atau provinsi lain.

Jumeah menggambarkan kondisi ketika suatu kawasan secara faktual dihuni sekitar 1.000 orang. Namun, jumlah penduduk yang tercatat dalam administrasi kependudukan Kutim mungkin hanya 500 orang karena sebagian penghuni belum memindahkan dokumen kependudukannya.

“Kalau berdasarkan fakta di lapangan jumlahnya bisa lebih banyak. Tetapi berdasarkan data Dukcapil, mereka belum tercatat sebagai penduduk Kutim karena belum memiliki KTP Kutim,” jelas Jumeah.

Ilustrasi tersebut memperlihatkan bahwa jumlah orang yang menetap atau tinggal sementara di suatu lingkungan dapat berbeda dengan jumlah penduduk yang tercatat secara administratif. Karena itu, penyandingan data diperlukan untuk memahami penyebab selisih angka sebelum dilakukan pembaruan.

Persoalan lain muncul akibat perubahan domisili yang tidak dilaporkan kepada pengurus RT. Sebagian warga yang meninggalkan lingkungan tempat tinggalnya maupun pendatang baru tidak selalu menyampaikan informasi perpindahan kepada pengurus setempat.

Akibatnya, buku induk warga di tingkat RT juga berpotensi belum menggambarkan kondisi terbaru. Perubahan jumlah penghuni rumah atau perpindahan penduduk dapat luput dari pencatatan apabila komunikasi antara masyarakat dan pengurus lingkungan tidak berjalan.

BACA JUGA  SIMDATRIS Kutim Perkuat Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal

Melalui program pemutakhiran berbasis RT, Disdukcapil berupaya mempertemukan dua sumber informasi tersebut. Data administrasi resmi tetap menjadi rujukan status kependudukan, sedangkan informasi dari RT digunakan untuk membantu mengidentifikasi kondisi faktual warga di lingkungan masing-masing.

Jumeah menilai keterlibatan RT penting karena pengurus lingkungan memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Pengetahuan mengenai penghuni, pendatang, dan warga yang telah berpindah dapat membantu proses pemeriksaan kesesuaian data.

Penyandingan tersebut juga memungkinkan perbedaan antara jumlah penduduk administratif dan penghuni aktual dikenali secara lebih jelas. Informasi yang diperoleh dapat menjadi bahan perbaikan pencatatan serta tindak lanjut pelayanan administrasi kependudukan sesuai ketentuan.

“Program ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan data sekaligus menjadi dasar perbaikan administrasi kependudukan di Kutim,” tutupnya.

Disdukcapil Kutim selanjutnya akan mengembangkan pemutakhiran berbasis RT sebagai upaya memperbaiki kesesuaian informasi kependudukan. Pelibatan pengurus lingkungan diharapkan membantu pemerintah daerah mengenali perubahan domisili warga dan meningkatkan ketepatan data yang digunakan dalam pelayanan administrasi. (ADV/ProkopimKutim/UB)