Ketahanan Pangan Terancam, Luas Panen Padi dan Jagung Kutai Timur Anjlok Drastis

19 November 2026
304 dilihat
1 min read

SANGATTA – Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur menghadapi tantangan berat. Terjadi penurunan drastis pada luas panen berbagai komoditas tanaman pangan utama dari tahun 2024 ke tahun 2025. Penurunan tajam ini tidak hanya terjadi pada tanaman palawija, tetapi juga pada komoditas pangan pokok seperti padi dan jagung. Kondisi tersebut berpotensi mengancam kemandirian pangan daerah dan meningkatkan ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah.

Berdasarkan data publikasi BPS Kutai Timur, luas panen padi di Kutai Timur merosot dari 7.839,80 hektare pada 2024 menjadi hanya 3.188,20 hektare pada 2025. Komoditas jagung mengalami penurunan yang lebih parah, menyusut dari 2.354,45 hektare menjadi 271,60 hektare. Tanaman umbi-umbian pun turut mengalami penyusutan, di mana luas panen ubi kayu turun dari 133,32 hektare menjadi 84,33, dan ketela rambat menyusut dari 90,75 menjadi 31,49 hektare. Di tengah tren penurunan tersebut, kacang hijau justru mencatatkan luas panen baru sebesar 1,50 hektare, sementara kacang tanah turun dari 55,15 menjadi 38,60 hektare.

BACA JUGA  Kolaborasi Pemkab dan TNI AD Wujudkan Akses Air Layak bagi Warga Teluk Pandan

“Penurunan luas panen yang sedrastis ini adalah peringatan serius bagi ketahanan pangan kita. Jangan sampai daerah kaya sumber daya alam ini justru bergantung pada pasokan pangan dari luar,” kata Prayunita Utami, Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur.

Penyusutan areal panen yang signifikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari alih fungsi lahan, perubahan iklim, hingga minimnya regenerasi petani. Diungkapkan Prayunita, hal ini berimplikasi langsung pada ketersediaan pasokan pangan lokal dan berpotensi memicu inflasi daerah akibat kelangkaan barang. Jika tidak segera diantisipasi, ketergantungan Kutai Timur pada pasokan pangan dari provinsi lain akan semakin tinggi, yang rawan terhadap gejolak harga dan terhambatnya distribusi logistik antarwilayah.

BACA JUGA  DPRD Kutai Timur Minta Prosedur Jelas dalam Rencana Hibah Lahan untuk Bulog

“Pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh. Kita perlu memastikan infrastruktur pertanian, akses pupuk, dan pendampingan petani benar-benar berjalan di lapangan,” jelasnya.

Ia pun menekankan perlu intervensi kebijakan yang berpihak pada petani lokal untuk membalikkan tren penurunan ini. Penguatan penyuluh pertanian, penyediaan bibit unggul, serta jaminan harga panen menjadi kunci agar sektor pertanian kembali bergairah. Data statistik tadi semestinya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk merumuskan program yang tepat sasaran, bukan hanya mengejar serapan anggaran yang tidak berdampak pada produksi riil di tingkat petani.

“Ketahanan pangan tidak boleh hanya menjadi slogan di atas kertas,” kata Prayunita. (ADV/DPRD/Kutim)

Jangan Lewatkan