Angka Kemiskinan Kutai Timur Turun ke Titik Terendah, Tapi Hal Ini yang Merangkak Naik

19 November 2026
280 dilihat
1 min read

SANGATTA – Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 mencatatkan tren positif dengan penurunan persentase penduduk miskin ke angka 8,07 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan dalam laporan Kutai Timur Dalam Angka 2026 menunjukkan capaian ini menjadi titik terendah dalam satu dekade terakhir. Meskipun secara kuantitas jumlah penduduk miskin berhasil ditekan, tantangan pembangunan masih membentang luas karena garis kemiskinan daerah justru terus merangkak naik setiap tahunnya. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur mengungkapkan, jumlah penduduk miskin pada 2025 tercatat sebanyak 34,91 ribu jiwa, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2024 yang masih mencapai 37,11 ribu jiwa. Penurunan persentase ini juga diikuti berkurangnya angka absolut penduduk miskin dari puncaknya pada tahun 2021. Namun, garis kemiskinan di Kutai Timur pada 2025 menembus Rp773.231 per kapita per bulan. Angka ini, katanya, meningkat drastis dibandingkan tahun 2016 yang masih berada di level Rp470.228. Kondisi tersebut dianggap Prayunita Utami, menandakan biaya hidup minimum untuk keluar dari jerat kemiskinan semakin tinggi akibat inflasi, dan dinamika ekonomi yang terjadi.

BACA JUGA  Pimpinan DPRD Dikukuhkan, Prayunita Utami Emban Tugas Baru sebagai Wakil Ketua II

“Penurunan angka kemiskinan ini patut diapresiasi, namun tingginya garis kemiskinan menjadi alarm bahwa daya beli masyarakat harus terus dijaga,” kata Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur, Prayunita Utami.

Kenaikan garis kemiskinan membuktikan terjadi tekanan inflasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat di tingkat bawah. Apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan riil, masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sangat rentan kembali jatuh miskin. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya berfokus pada bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan serta pengendalian harga bahan pokok di pasaran. Ketergantungan pada sektor ekstraktif juga perlu diwaspadai karena tidak menyerap tenaga kerja secara masif dan kerap rentan terhadap gejolak harga global.

“Kita harus memastikan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan mampu menyentuh akar masalah, bukan sekadar seremonial,” ujarnya.

BACA JUGA  Restrukturisasi Otoritas Maritim: Kewenangan Kelautan Kutim Beralih ke Pemerintah Provinsi

Wakil Ketua II DPRD itu menyebut sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat bawah. Penguatan kapasitas petani, akses permodalan bagi pelaku UMKM, serta perbaikan infrastruktur dasar di wilayah terpencil menjadi jawaban untuk mempertahankan tren penurunan kemiskinan ini ke depan. Selain itu, pendataan yang akurat di lapangan sangat dibutuhkan agar intervensi pemerintah tidak salah sasaran dan bantuan benar-benar dirasakan oleh yang berhak.

“DPRD akan memastikan anggaran agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat benar-benar berjalan efektif di lapangan,” kata Prayunita.

Capaian penurunan kemiskinan ini menjadi modal berharga bagi Kutai Timur untuk melangkah lebih jauh. Bahu membahu antara pemerintah daerah, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat. Dengan pembacaan data yang cermat dan kebijakan berbasis bukti, menurutnya, upaya mensejahterakan warga diharapkan tidak hanya berhenti pada penurunan angka statistik semata. Tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. (ADV/DPRD/Kutim)

Jangan Lewatkan