SANGATTA – Praktik pengumpulan uang dari orang tua siswa dengan alasan memenuhi kebutuhan sekolah kembali menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Kepala Disdikbud Mulyono menegaskan, kebutuhan sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab sekolah tidak boleh dialihkan menjadi pungutan wajib kepada wali murid.
Pernyataan tersebut menyusul informasi mengenai iuran Rp5 ribu per siswa untuk pengadaan kipas angin di salah satu sekolah dasar di Kutim. Mulyono meminta agar persoalan semacam itu segera dilaporkan sehingga dapat ditindaklanjuti.
Dia menegaskan, pihaknya tidak membenarkan pungutan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas yang seharusnya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.
“Kalau ada pungutan seperti itu, silakan laporkan kepada saya. Akan kami tegur dan kalau memang sudah terlanjur dipungut, uangnya harus dikembalikan. Kebutuhan sarana dan prasarana sekolah tidak boleh dibebankan sebagai pungutan wajib kepada orang tua,” tegasnya, Jumat (20/11).
Mulyono mengakui, dalam beberapa kasus, pengumpulan dana justru berawal dari inisiatif komite atau keinginan sebagian orang tua yang menghendaki fasilitas tambahan.
Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mewajibkan seluruh wali murid membayar sejumlah uang.
Dia juga menyoroti pengumpulan dana untuk kegiatan perpisahan siswa. Menurutnya, Disdikbud tidak melarang sekolah mengadakan kegiatan tersebut karena dapat menjadi bagian dari kenangan siswa setelah menyelesaikan pendidikan.
Hanya saja, kegiatan harus dilaksanakan secara sederhana dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekolah.
“Perpisahan bukan kegiatan yang kami larang. Tetapi, jangan sampai pelaksanaannya berlebihan dan akhirnya membebani orang tua. Gunakan fasilitas dan kemampuan sekolah terlebih dahulu,” katanya.
Apabila kebutuhan dana masih belum terpenuhi, sekolah dapat membuka ruang sumbangan dari orang tua. Namun, Mulyono menekankan kontribusi tersebut harus benar-benar sukarela tanpa tekanan maupun penetapan nominal wajib.
Menurutnya, kemampuan ekonomi setiap keluarga berbeda. Nominal yang terlihat kecil bagi sebagian orang belum tentu ringan bagi keluarga lainnya.
“Kalau memang masih membutuhkan bantuan orang tua, sifatnya harus sukarela. Jangan menentukan angka yang harus dibayar semua siswa karena kondisi ekonomi setiap keluarga tidak sama,” jelasnya.
Terkait penanganan laporan, Mulyono mengatakan Disdikbud dapat menerima pengaduan melalui jalur yang tersedia maupun secara langsung. Penanganan awal dilakukan melalui teguran dan pembinaan, termasuk meminta pengembalian uang apabila ditemukan pungutan yang tidak semestinya.
Dia menyebut, sanksi disiplin bukan selalu menjadi langkah pertama. Sekolah maupun pihak yang terlibat terlebih dahulu dievaluasi dan diberikan pembinaan. Namun, apabila pelanggaran terus berulang, langkah lebih lanjut dapat dipertimbangkan.
Disdikbud meminta sekolah dan komite memahami batas kewenangan masing-masing agar kegiatan pendidikan tidak menjadi beban tambahan bagi orang tua siswa. (ADV)
