Kutai Timur Benahi Standar Layanan dan Integrasi Data

18 November 2026
363 dilihat
1 min read

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperkuat pembenahan pelayanan publik melalui evaluasi standar pelayanan dan integrasi data antarperangkat daerah. Langkah tersebut dibahas dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Sekretariat Daerah yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutai Timur, Selasa (17/11/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, membuka forum tersebut mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman. Pembahasan diarahkan untuk memastikan standar pelayanan yang akan ditetapkan memiliki dasar regulasi, didukung kesiapan organisasi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Forum ini melibatkan kepala perangkat daerah, Sekretaris DPRD Kutai Timur Zainuddin, kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah, perwakilan camat, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta purnabakti PNS Sudirman Latif.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kutai Timur, Uud Sudiharjo, menjelaskan bahwa penyusunan standar pelayanan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014.

Penyusunan dimulai pada 22 Oktober 2026 melalui pembahasan rancangan awal bersama tim penyusun dan seluruh bagian di lingkungan sekretariat daerah. Forum konsultasi kemudian diselenggarakan untuk memperoleh tanggapan dari enam unsur pemangku kepentingan.

BACA JUGA  Kaltim Aktiv Fun Walk, UMKM Minta Tambah Hari

Masukan peserta akan dituangkan dalam berita acara sebagai bahan penyempurnaan dokumen. Setelah proses tersebut selesai, standar pelayanan direncanakan ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kutai Timur dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Rizali mengingatkan bahwa capaian predikat terbaik pelayanan publik pada 2024 harus diikuti pembenahan berkelanjutan. Menurutnya, pertumbuhan masyarakat turut meningkatkan kebutuhan dan tuntutan terhadap pelayanan pemerintah.

“Semakin membaiknya pelayanan dan semakin meningkatnya layanan, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kita, kebutuhan akan layanan juga akan semakin meningkat,” kata Rizali.

Ia mengidentifikasi empat aspek yang menentukan kesiapan penerapan standar pelayanan, yakni kejelasan regulasi, ketersediaan sarana dan prasarana termasuk teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan anggaran operasional.

Perhatian khusus diberikan pada penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Rizali menilai, integrasi data antara sekretariat daerah dan perangkat daerah diperlukan agar informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kita punya data, tetapi yang menangani data ini masih belum bisa kita maksimalkan. Nanti sekretariat berhubungan dengan Perangkat Daerah, hingga terjadilah pemanfaatan data antara satu Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah yang lain,” ujarnya.

BACA JUGA  Kutim Peringati Hari Anak Nasional 2026 melalui Peluncuran PENTAS Kutim

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan data belum otomatis menjamin pemanfaatannya. Pertukaran informasi antarlembaga membutuhkan pengelolaan yang memungkinkan setiap perangkat daerah menggunakan data sesuai kebutuhan tugas dan kewenangannya.

Selain pembenahan sistem, Rizali menyoroti kesejahteraan aparatur sebagai faktor yang memengaruhi kualitas interaksi petugas dengan masyarakat. Ia meminta perhatian terhadap tambahan penghasilan pegawai (TPP), insentif, beban kerja, dan kenyamanan lingkungan kerja.

“Orang kalau melayani dengan cemberut kan tidak enak dilihat. Supaya dia tidak stres, ya berikan insentifnya, tambahkan ke dalam ruang TPP. Kesejahteraan itu ukurannya selain pendapatan, juga ada rasa nyaman,” tuturnya.

Melalui forum konsultasi tersebut, pemerintah daerah berupaya menyelaraskan ketentuan pelayanan dengan kemampuan pelaksana dan kebutuhan pengguna layanan. Penyempurnaan rancangan berdasarkan masukan pemangku kepentingan menjadi tahapan berikutnya sebelum dokumen ditetapkan dan diumumkan secara terbuka. (ADV/ProkopimKutim/UB)

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published.