
SANGATTA – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih harus menunggu kepastian penyaluran bantuan permodalan yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah. Meski sekitar 300 pengajuan telah dihimpun, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) belum dapat memastikan waktu realisasinya.
Kepala Diskop UKM Kutim Marhadyn mengatakan, pihaknya masih mengkaji mekanisme pelaksanaan agar bantuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan benar-benar menyasar pelaku usaha yang membutuhkan.
Data permohonan yang masuk telah dilaporkan kepada Bupati Kutim sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan lanjutan, termasuk besaran anggaran yang perlu disiapkan.
“Sekitar 300 UMKM sudah menyampaikan permohonan. Data tersebut telah kami kumpulkan dan laporkan kepada Bupati untuk dianalisis lebih lanjut, terutama terkait kebutuhan pembiayaan dan kebijakan anggarannya,” ungkapnya, Rabu (18/11).
Dalam dokumen RPJMD, bantuan permodalan tersebut ditetapkan maksimal Rp25 juta untuk setiap UMKM. Namun, nilai yang diberikan nantinya akan disesuaikan dengan hasil penilaian terhadap proposal dan kebutuhan masing-masing pemohon.
Marhadyn menyebut, terdapat sejumlah pengajuan yang harus diperbaiki karena belum memenuhi persyaratan. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Selain itu, beberapa proposal memuat kebutuhan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kategori program. Tim teknis Diskop UKM akan melakukan penilaian untuk memastikan kegiatan yang diajukan memang layak mendapatkan dukungan.
“Legalitas menjadi salah satu syarat penting. Pelaku usaha harus memiliki NIB. Kemudian, proposal juga harus sesuai dengan peruntukan bantuan karena tidak semua jenis pengeluaran bisa dibiayai melalui program ini,” jelasnya.
Dia menambahkan, bantuan tersebut diprioritaskan bagi UMKM yang baru tumbuh atau sedang berupaya bangkit mengembangkan usahanya. Sementara pelaku usaha yang sudah mapan bukan menjadi sasaran utama program.
Kendati jumlah pengajuan telah diketahui, Marhadyn belum dapat menyampaikan secara pasti berapa yang akan disetujui. Dia juga belum memastikan apakah bantuan bisa direalisasikan pada akhir tahun ini karena proses kajian masih berlangsung.
“Kami tidak ingin terburu-buru menyalurkan bantuan tanpa mekanisme yang jelas. Program ini harus berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi UMKM yang membutuhkan modal,” tegasnya.
Program tersebut merupakan bagian dari 50 prioritas Bupati Kutim. Pemerintah berharap dukungan pembiayaan dapat membantu menggerakkan potensi hampir 40 ribu UMKM yang tersebar dari Teluk Pandan hingga Kongbeng. (ADV)
