Tak Semua Anak Bisa Kembali ke Sekolah Formal, Disdikbud Kutim Optimalkan Kejar Paket

16 November 2026
534 dilihat
1 min read
Kepala Disdikbud Kutim Mulyono.
Kepala Disdikbud Kutim Mulyono.

SANGATTA – Kesempatan memperoleh pendidikan tetap harus terbuka bagi anak yang telah meninggalkan bangku sekolah. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) berupaya memastikan anak yang tidak lagi mengikuti pendidikan formal tetap memiliki akses untuk menyelesaikan pendidikan.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan pendidikan nonformal melalui program kejar paket di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Kepala Disdikbud Kutim Mulyono mengatakan, penanganan anak tidak sekolah (ATS) perlu disesuaikan dengan kondisi dan usia masing-masing. Anak yang masih berada dalam usia sekolah akan diarahkan kembali ke pendidikan formal. Sementara mereka yang telah melewati usia sekolah dapat mengikuti pendidikan kesetaraan.

BACA JUGA  KEK Kutim Belum “Ngegas”, DPRD Desak Kolaborasi Pemerintah Digenjot

“Setiap anak memiliki kondisi yang berbeda. Kalau masih memungkinkan mengikuti sekolah formal, tentu kami dorong kembali ke sekolah. Tetapi bagi yang sudah melewati usia sekolah, pendidikan nonformal menjadi alternatif agar mereka tetap bisa mendapatkan ijazah,” ujarnya baru-baru ini.

Menurutnya, program kejar paket bukan sekadar memberikan kesempatan memperoleh ijazah. Melalui pendidikan nonformal, peserta juga diharapkan mendapatkan keterampilan dan bekal untuk menentukan pilihan masa depan, termasuk memasuki dunia kerja.

Mulyono menjelaskan, ATS sendiri tidak hanya merujuk pada anak yang belum pernah bersekolah. Kategori tersebut juga mencakup anak yang putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikannya serta mereka yang telah lulus dari satu jenjang tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

BACA JUGA  Tekan Angka Pengangguran, Distransnaker Kutim Inisiasi Job Fair Selama Dua Hari

Di sisi lain, Disdikbud Kutim terus melakukan verifikasi terhadap data ATS agar penanganannya lebih tepat sasaran. Dalam proses tersebut, ditemukan ketidaksesuaian data administrasi karena sebagian anak yang sudah bersekolah masih tercatat belum mengenyam pendidikan akibat data dalam Kartu Keluarga (KK) belum diperbarui.

Proses verifikasi melibatkan Tim Penggerak PKK, Dasa Wisma, ketua RT, dan operator desa. Disdikbud juga telah memberikan bimbingan teknis kepada operator untuk mendukung pemutakhiran data.

Mulyono berharap, melalui penguatan pendidikan formal dan nonformal serta pembenahan data, tidak ada anak di Kutim yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena kendala usia maupun administrasi. (ADV)

Jangan Lewatkan