
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai mengambil langkah revolusioner dalam memandang efektivitas program perlindungan sosial. Tolok ukur keberhasilan penanganan kemiskinan di daerah kini resmi digeser.
Kesuksesan tidak lagi dinilai dari seberapa banyak warga yang masuk dalam daftar penerima bantuan, melainkan seberapa besar kuantitas keluarga yang berhasil mentas dari garis kemiskinan dan berdiri di atas kaki sendiri.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, secara tegas menyampaikan bahwa program bantuan sosial (bansos) tidak boleh diposisikan sebagai solusi jangka panjang yang membuat masyarakat terlena, melainkan sekadar jaring pengaman sementara untuk menopang kehidupan mereka di masa sulit.
Dalam berbagai kesempatan, Mahyunadi terus mendorong agar setiap program perlindungan sosial wajib diintegrasikan secara sinergis dengan agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kehadiran peluang usaha baru, penyerapan tenaga kerja yang optimal, peningkatan taraf pendapatan, serta jaminan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak harus menjadi fondasi utama agar keluarga penerima manfaat dapat mandiri di tengah limpahan sumber daya alam Kutai Timur.
“Paradigma kita terhadap keberhasilan program perlindungan sosial harus diluruskan bersama. Ukuran suksesnya bukanlah saat data penerima bantuan terus membengkak setiap tahunnya. Justru, indikator keberhasilan yang paling autentik adalah ketika warga yang tadinya bergantung pada bantuan, perlahan-lahan mampu mandiri dan tidak lagi membutuhkannya karena kondisi ekonomi mereka sudah jauh lebih baik,” ujar Mahyunadi beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Mahyunadi mengingatkan agar roda pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya dinikmati segelintir pihak saja, melainkan harus merata hingga menjangkau lapisan masyarakat paling bawah di tingkat Rukun Tetangga (RT). Bantuan sosial diposisikan sebagai jembatan, sementara tujuan akhir yang ingin dicapai adalah kesejahteraan yang berkeadilan.
Selain menyoroti aspek pemberdayaan, Wakil Bupati juga memberikan perhatian khusus pada tingkat akurasi data di lapangan. Ia meminta para aparatur desa, kelurahan, hingga pengurus RT agar tidak main-main dalam proses penginputan data Perlinsos Digital, mengingat validitas data tersebut berkaitan langsung dengan nasib dan masa depan warga.
“Kita harus sadar bahwa di balik setiap baris data yang dimasukkan ke sistem, ada hajat hidup dan masa depan sebuah keluarga. Satu kekeliruan data bisa merenggut hak warga yang membutuhkan, sebaliknya ketelitian kita akan menyelamatkan masa depan mereka,” tegasnya.
Untuk memastikan presisi di lapangan, Pemkab Kutim memperkuat koordinasi lintas sektor dengan menggandeng jajaran TNI dan Polri, termasuk melibatkan Koramil untuk mengawal proses verifikasi data prioritas nasional ini. Pemerintahan Kutim berkomitmen membangun daerah dengan prinsip data yang akurat, sasaran yang tepat, pelayanan cepat, pengawasan transparan, serta bermuara pada kemandirian masyarakat. (ADV)
