Redaksi
Oleh Nova Wirawan*
KEMARIN tanggal 28 Oktober, demo di Malioboro akhirnya pecah. Bisul menahun itu akhirnya pecah. Suasananya berubah lepas pukul delapan malam. Asap dari tumpukan ban bekas dan sampah yang dibakar mulai mengepul di jalur pedestrian. Trotoar dibongkar untuk barikade, sementara polisi menembakkan gas air mata ke arah kerumunan anak muda.
Di baris depan benturan, aparat tak cuma maju sendiri. Anak-anak muda ini sengaja dibenturkan dengan ormas lumpen proletar, kelompok marjinal yang dipelihara kekuasaan sebagai anjing penjaga status quo, diadu domba melawan sesama orang miskin. Kere diadu melawan kere.
Reaksi di media sosial langsung beragam. Banyak yang menuduh aksi ini ditunggangi, dibayar, atau sekadar anak muda yang hilang sopan santun. Keributan ini bukan hal yang tiba-tiba. Tapi akumulasi masalah bertahun-tahun yang akhirnya pecah di jalanan.
Kalau mau jujur melihat realitas harian di Jogja, pergilah ke angkringan-angkringan pinggir jalan tempat warga lokal nongkrong malam hari. Romantisme yang sering dijual ke wisatawan soal angkringan sebagai ruang filosofis yang guyub, tenang, dan bersahaja sebenarnya sudah lama longsor dan terliyak ndopok. Duduk di situ sekarang isinya hampir murni wong ngaruworo sambat.
Keluhan jualan sepi, harga barang naik semua, soal cicilan motor yang nunggak, tagihan pinjol yang diteror tiap jam, sewa kamar kos yang naik, harga beras yang terus melambung, sampai bingung besok beli token listrik pakai apa. Angkringan bukan panggung ketenteraman batin lagi, tapi ruang bertahan hidup orang-orang yang lelah dihimpit situasi.
“Angkringan bukan panggung ketenteraman batin lagi, tapi ruang bertahan hidup orang-orang yang lelah dihimpit situasi.”
Ada dua sumber masalah yang memicu amarah mereka malam itu. Kebijakan pemerintah pusat dan tata kelola pemerintah lokal di Jogja sendiri.
Beban pertama datang dari rezim Prabowo-Gibran di Jakarta. Anggaran negara tersedot untuk proyek-proyek besar dan program populis seperti Makan Bergizi Gratis. Imbasnya ke masyarakat bawah sangat terasa. Pajak konsumsi naik, subsidi ditekan, dan harga kebutuhan pokok terus merangkak.
Di sisi lain, menguatnya politik dinasti di tingkat nasional membuat meritokrasi makin tertutup bagi anak-anak muda biasa. Masalah lainnya dengan rezim Prabowo-Gibran juga sangat banyak.
Namun, menyalahkan Jakarta saja tidak adil. Beban kedua, yang langsung mencekik kehidupan harian warga, ada di tangan pemerintah daerah Yogyakarta sendiri.
Petuah kultural yang paling sering disumpalkan ke mulut orang Jogja adalah suruhan untuk nrimo ing pandum, menerima bagian hidup dengan ikhlas. Tapi anak muda sekarang makin mukok dan bertanya balik: lha nrimo opo? Wong nrimo wae ora.
Apanya yang mau diterima kalau bagian yang dibagi saja tidak ada? Upah riil habis buat bayar kos dan makan ala kadarnya, tanah ora duwe bahkan sekadar tanah satu pot pun ora duwe.
Fasilitas publik amburadul, tapi giliran menuntut hak malah dituduh melawan kodrat budaya. Menjadikan istilah luhur ini sebagai alat untuk memaksa buruh ikhlas dimiskinkan adalah bentuk manipulasi moral yang njijiki tenan.
Di atas kertas, Sleman mungkin tampak lebih maju dibanding Kota Jogja, Mbantul, apalagi Kulon Progo atau Nggunungkidul. Kampus-kampus besar kumpul di sana, mall-mall mentereng berdiri, kafe estetik pating tlecek dan perputaran uang terlihat paling kenceng. Tapi begitu dikuliti, nasib buruh dan warga lokalnya sama persis. Kemajuan Sleman cuma fasad. Ia sekadar etalase konsumsi para perantau dan pemodal.
Warga aslinya tetap dicekik UMR jongkok yang tak beda jauh dengan Mbantul, Kulon Progo, atau Nggunungkidul. Sumur warganya sama-sama asat disedot puluhan hotel, dan tanahnya justru paling cepat beralih kepemilikan ke tangan orang kaya dari Jakarta.
Dari Kota Jogja sampai Kulon Progo, kemiskinan strukturalnya seragam. Sleman cuma terlihat lebih gemerlap karena dibungkus beton modern magrong-magrong.
Di balik narasi “Jogja kota murah”, ada jutaan pekerja muda yang hidup dalam kecemasan finansial harian hanya demi menyambung hidup sampai akhir bulan.
Coba hitung secara riil UMR Jogja rata-rata Rp2,6 juta sebulan. Ini UMR ibukota provinsi terendah se-Jawa. Uang itu jika dibagi 30 hari jatuhnya hanya sekitar Rp86.000 per hari. Biyangane, bayangne urip jaman saiki sedino mung entuk 86ewu.
Uang Rp86.000 itu harus dipotong sewa kos bulanan, bensin motor, pulsa, dan kebutuhan pokok harian. Sisanya untuk makan tiga kali sehari praktis pas-pasan setara sepiring nasi sayur dan es teh di warung burjo. Sakit sedikit atau motor rusak, itungannya langsung mines dan larinya ke pinjol. Belum yang udah berkeluarga.
Di balik narasi “Jogja kota murah”, ada jutaan pekerja muda yang hidup dalam kecemasan finansial harian hanya demi menyambung hidup sampai akhir bulan.
Satu kemunafikan yang cetho welo-welo adalah sikap para akademisi dan intelektual kampus di Jogja. Ruang-ruang seminar dan panggung opini mereka sangat riuh mengkritik otoritarianisme, politik dinasti, dan kebijakan rezim di Jakarta. Garang sekali kalau membidik Istana Negara. Tapi giliran dihadapkan pada kebobrokan lokal, monopoli tanah feodal, UMR jongkok atau gak jelasnya Danais, para akademisi ini mendadak bisu dan main aman.
Mak plekendus meneng wae. Pura-pura ora weruh. Sebagian terikat kepentingan riset dan proyek konsultan dari Pemda, sebagian lainnya takut dicap tidak santun atau berisiko kehilangan relasi nyaman dengan elite keraton. Menara gading kampus berdiri megah di tengah kota, tapi menutup mata rapat-rapat pada penderitaan warga di balik pagarnya sendiri.
Pariwisata Jogja digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi, tapi modelnya murni ekstraktif. Investor luar dan grup perhotelan besar masuk mengeruk keuntungan maksimal berkat biaya tenaga kerja lokal yang ditekan serendah mungkin lewat UMR murah. Sementara dampak buruknya ditanggung warga kampung.
Air tanah disedot sumur dalam hotel berbintang sampai sumur warga kering, jalanan kota macet total tiap akhir pekan, dan beban volume sampah melonjak drastis tanpa ada fasilitas pengolahan yang memadai dari Pemda.
Gelar “Kota Pelajar” perlahan kehilangan makna emosionalnya dan berganti jadi bisnis komersial murni. Biaya kuliah, uang pangkal, hingga sewa kos merangkak naik setara kota-kota besar lain. Kampus-kampus menyedot ratusan ribu mahasiswa per tahun sebagai konsumen perputaran uang, tapi setelah mereka lulus, provinsi ini sama sekali tidak menyediakan lapangan kerja formal yang layak. Dan sama sekali tidak ada industri kerja yang layak.
Mahasiswa lokal atau rantau cuma dimanfaatkan sebagai pasar konsumsi dan penyedia tenaga magang murah, lalu dibiarkan terlantar setelah ijazah di tangan.
Kerusakan rantai ekonomi ini merembet langsung ke sektor riil bawah. Warung kelontong, pedagang angkringan, warung makan kecil, sampai lapak oleh-oleh rakyat hidup kembang-kempis karena pembeli lokal kehabisan daya beli. Di saat pasar lokal sepi, UMKM kecil masih dihimpit kenaikan harga sewa lahan, pungutan liar preman parkir, serta ekspansi gerai ritel modern yang izinnya diobral di mana-mana.
Keuntungan dari pariwisata berputar di lingkaran pemilik modal besar, sementara pedagang kecil cuma bertahan di batas bak buk. Mung baul atau impas.
Banyak yang mengira upah murah semata-mata salah pusat. Faktanya ya, Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta memang menentukan rumus perhitungannya, tetapi pihak yang memiliki wewenang mutlak meneken SK penetapan UMP dan UMK adalah Gubernur DIY. Posisi yang dijabat otomatis seumur hidup oleh Sultan tanpa lewat pilkada.
Selama bertahun-tahun, Pemda DIY konsisten memilih kenaikan angka yang sangat rendah dengan alasan menjaga iklim investasi dan pariwisata. UMR Jogja yang menempatkan kota ini di dasar jurang penghasilan nasional adalah hasil tanda tangan gubernurnya sendiri.
Banyak yang mengira upah murah semata-mata salah pusat. Faktanya ya, Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta memang menentukan rumus perhitungannya, tetapi pihak yang memiliki wewenang mutlak meneken SK penetapan UMP dan UMK adalah Gubernur DIY.
Dengan jatah hidup Rp86.000 sehari, anak muda lokal mustahil menabung untuk membeli rumah di kotanya sendiri. Dinggo tuku lemah sak pot mung oleh diameter 50 centi. Di sisi lain, tanah di Sleman dan Bantul naik tak terkendali karena diborong orang kaya dan pejabat luar daerah terutama Jakarta untuk simpanan aset, land banking dan modus pencucian uang. Warlok asli yang tidak punya warisan tanah keluarga otomatis terlempar ke pinggiran, itu saja kalau mampu.
Pematokan tanah publik atas nama keraton kian meluas. Warga kampung yang sudah puluhan tahun tinggal di sana rentan digusur atau dibebani biaya sewa kekancingan. Sebaliknya, izin pemanfaatan tanah untuk korporasi hotel, mal, dan proyek jalan tol keluar dengan sangat mudah.
Urusan dasar kota dibiarkan terbengkalai. Sampah sempat menumpuk berbulan-bulan di pinggir jalan sampai membusuk, dan fasilitas sanitasi umum minim perhatian.
Di jalanan, warga dibiarkan mengurus keselamatannya sendiri. Kere diadu kere. Pungli parkir liar merajalela di tiap jengkal ruang publik tanpa ada penertiban serius. Teror klitih terus berulang tanpa penyelesaian sosial kultural yang jelas. Di saat yang sama, aparat terkesan tebang pilih dan cari aman, pelanggaran terang-terangan seperti kelompok pendatang yang bebas berkendara ugal-ugalan tanpa helm dibiarkan begitu saja karena aparat enggan bergesekan secara horisontal.
Hukum tumpul di hadapan premanisme jalanan, tapi mendadak galak dan serem ketika menghadapi anak muda yang menggelar demonstrasi.
Jogja sudah menerima lebih dari Rp13 triliun Dana Keistimewaan dari APBN, meski belakangan dipangkas ke kisaran Rp1 triliun per tahun karena defisit anggaran pusat. Namun uang sebanyak itu minim dampaknya bagi kebutuhan dasar rakyat dan kebanyakan habis untuk festival festivalan, perbaikan Malioboro berulang kali, dan urusan seremonial. Mbendino ono kirab-kiraban tapi warga lokal ora duwe duit yo podo wae mung kere. Sik seneng mung turis, ujar mereka.
Di media sosial atau liputan berita, keluarga Sultan kerap dicitrakan bersahaja, makan di angkringan, naik becak, atau tampil merakyat. Tapi warga tahu persis itu cuma kemasan humas. Di balik etalase kesederhanaan itu, keluarga Sultan hidup dalam kemewahan nyata. Jaringan bisnis hotel, mal, dan properti yang menggurita. Sangat kontras ketika di saat bersamaan warga yang cuma pegang Rp86.000 sehari disuruh hidup hemat, tawakal, dan pasrah menerima nasib dengan dalih budaya.
Di mana suara para budayawan dan seniman senior yang dulu dikenal kritis? Sebagian besar dari mereka hari ini memilih bungkam. Mereka sudah lama dijinakkan oleh kucuran Danais lewat proyek-proyek kurasi, pameran seremonial, dan hibah kebudayaan dari Pemda. Ketika anak-anak muda diterjang gas air mata, para tetua seni ini sibuk menjaga panggung nyaman mereka sendiri, lebih memilih mengulang kotbah tentang “kehalusan budi pekerti Jawa” daripada berdiri membela hak hidup generasi penerusnya.
Di tengah situasi ini, kepatuhan kultural warga ke keraton mulai patah di Generasi Z.
Generasi kakek-nenek (Boomer) atau orang tua (Gen X) atau awal milenial mungkin masih menaruh hormat karena mengingat jasa Sri Sultan HB IX saat masa revolusi kemerdekaan. Tapi nostalgia melankolis itu perlahan bakal habis masa berlakunya seiring berjalannya waktu dan pergantian generasi. Generasi yang menggantungkan hidup pada romantisme masa lalu itu cepat atau lambat akan selesai jam biologisnya.
Gen Z dan seterusnya hari ini tidak punya ikatan emosional itu sama sekali. Yang mereka lihat sehari-hari adalah keluarga Sultan yang sibuk mengamankan aset properti dan persoalan suksesi internal. Di sisi lain, anak-anak muda ini harus bertahan hidup dengan gaji pas-pasan sebagai barista, karyawan toko, staf hotel, atau pekerja lepas, lalu disumpal nasihat nrimo ing pandum agar tidak menuntut upah layak.
Di tengah situasi ini, kepatuhan kultural warga ke keraton mulai patah di Generasi Z.
Mereka sadar nasihat itu cuma tameng pura-pura agar buruh murah tidak protes. Banyak dari mereka terjerat pinjol hanya untuk membayar sewa kos, sementara di media sosial dipaksa bangga menjadi “warga istimewa”. Kata almarhum penyair itu, Jogja terbuat dari rindu, pulang dan angkringan. Yang sebenarnya adalah Jogja terbuat dari UMR jongkok, klithih, manajemen sampah yang ambyar, parkir liar, ormas lumpen proletar yang sengaja dipelihara untuk dirty jobs dan feodalisme akut.
Perlawanan di Malioboro malam itu hanyalah permulaan. Anak-anak muda ini sudah sadar bahwa mereka sudah tidak punya banyak pegangan untuk masa depan mereka di kotanya sendiri. Ketika generasi tua yang melankolis, asam urat, kolesterol tinggi dan perutnya njembling itu perlahan minggir menua dan jalur sambat politik resmi tetap diabaikan, waktu sepenuhnya akan berpihak pada generasi muda yang menolak terus-menerus dimiskinkan.
Jogja mungkin masih dijual sebagai wilayah yang terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Tapi malam itu, sebongkah batu trotoar yang dilempar semakin menegaskan satu hal: kesabaran pun ada batasnya, dan takhta feodal mana pun tidak akan pernah bisa tenang wareg jika tetap memakan masa depan rakyatnya sendiri tanpa keloloden.
Jika ada yang crigis bertanya kepadaku: KTP-mu ngendi? Tak jawab: KTP-ku Sarkem, Suuu.
*Dikutip dari laman Facebook Nova Wirawan