SANGATTA – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menargetkan peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi melalui evaluasi pelaksanaan program dan penguatan sistem pelaporan sepanjang 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan target dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat diukur berdasarkan realisasi kegiatan serta hasil yang dicapai setiap unit kerja.
Upaya tersebut dibahas dalam sosialisasi Renstra dan evaluasi kinerja Triwulan III 2026 yang digelar di Aula Kantor Kemenag Kutim, Kamis (19/11/2026). Pertemuan sekaligus menjadi forum persiapan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan pemetaan capaian program Triwulan IV.
Kegiatan diikuti seluruh pegawai Kemenag Kutim, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kutim, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Pelibatan sejumlah satuan kerja tersebut bertujuan menyelaraskan pelaksanaan program dengan arah perencanaan strategis lembaga.
Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Kutim, Abdul Latif, mengatakan peningkatan kualitas laporan akuntabilitas membutuhkan keterlibatan seluruh bagian organisasi. Setiap unit kerja memiliki tanggung jawab dalam menyediakan data capaian program yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita berharap nilai dari LAKIP kita ke depan mengalami peningkatan dibandingkan hasil penilaian sebelumnya. Tentu pencapaian ini membutuhkan kerja sama dan kontribusi aktif dari seluruh rekan-rekan,” ujar Abdul Latif.
Evaluasi Triwulan III diarahkan untuk membandingkan target program dengan realisasi pelaksanaannya. Hasil peninjauan menjadi dasar bagi masing-masing unit kerja untuk mengidentifikasi kegiatan yang telah berjalan sesuai rencana maupun bagian yang masih membutuhkan penyempurnaan.
Melalui evaluasi tersebut, Kemenag Kutim berupaya memastikan pengukuran kinerja tidak hanya didasarkan pada terlaksananya kegiatan. Kesesuaian antara perencanaan, penggunaan sumber daya, dan hasil program juga menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban.
Pemetaan capaian Triwulan IV menjadi tahapan berikutnya dalam persiapan penutupan tahun anggaran. Setiap unit kerja perlu mencermati perkembangan program agar penyusunan laporan akhir tahun memiliki dasar informasi yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
Setelah seluruh kegiatan Triwulan IV selesai, evaluasi kembali akan dilakukan untuk meninjau pencapaian sepanjang tahun. Proses tersebut menjadi bagian dari penyusunan pertanggungjawaban organisasi sekaligus bahan perbaikan perencanaan pada periode berikutnya.
Kepala Kantor Kemenag Kutim, Akhmad Berkati, menekankan pentingnya keterkaitan antara Renstra dan laporan kinerja. Menurutnya, dokumen perencanaan harus dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program di lingkungan Kemenag.
“LAKIP merupakan tolok ukur penting untuk melihat sejauh mana Renstra kita berjalan secara efektif. Kami sangat mengapresiasi seluruh pegawai yang telah berkontribusi nyata terhadap capaian kinerja kantor, dan besar harapan agar semangat serta kinerja baik ini dapat terus dipertahankan ke depannya,” tegas Akhmad.
Renstra menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan, sasaran, dan program organisasi. Sementara itu, laporan kinerja digunakan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
Keterkaitan kedua dokumen tersebut diperlukan agar pelaksanaan program tidak terpisah dari tujuan organisasi. Evaluasi berkala juga memungkinkan setiap bagian mengetahui perkembangan pencapaian sasaran sebelum tahun anggaran berakhir.
Penguatan akuntabilitas di lingkungan Kemenag Kutim turut berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan pelayanan keagamaan dan pendidikan keagamaan. Unit kerja yang terlibat dalam kegiatan evaluasi memiliki fungsi pelayanan berbeda sehingga membutuhkan keselarasan dalam perencanaan dan pelaporan.
Selain meningkatkan ketepatan penyusunan dokumen, forum tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarseksi dan satuan kerja. Kesamaan pemahaman mengenai indikator kinerja diperlukan agar data yang disampaikan dapat digunakan dalam evaluasi organisasi secara menyeluruh.
Kemenag Kutim juga menempatkan peningkatan akuntabilitas sebagai bagian dari penguatan tata kelola instansi. Namun, besaran nilai LAKIP sebelumnya maupun target angka penilaian berikutnya belum dirinci dalam informasi kegiatan tersebut.
Setelah evaluasi Triwulan III, seluruh unit kerja akan melanjutkan pemetaan capaian Triwulan IV dan menyiapkan dokumen pendukung laporan akhir tahun. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar peningkatan kualitas pelaporan serta pelaksanaan program Kemenag Kutim pada periode selanjutnya. (ADV/ProkopimKutim/UB)
